Liability Insurance: Peraturan Selajutnya

Pada bagian sebelumnya dijelaskan mengenai Employers’ liability (compulsory Insurance) act 1969 di mana pemerintah mensyaratkan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk menutup asuransi liability bagi karyawan-karyawannya. Dalam bagian ini, AkademiAsuransiOrg hendak menjelaskan peraturan selanjutnya yang berlaku di Inggris.

B2. Peraturan Selanjutnya

Peraturan selanjutnya dibuat untuk ketentuan lebih lanjut:

•         Peraturan  yang  dikenal  the  1971  Exemption   Regulations   membuat  daftar dengan 23 kategori yang dikecualikan dari Undang-Undang 1969.

•       Peraturan yang dikenal dengan the 1974 Amendment Regulations mengizinkan suatu sertifikat dengan menghapuskan tujuan dari perundang-undangan yang relevan. Hal ini memungkinkan suatu wording sertifikat dapat digunakan dibagian lain yaitu di British Isle (diluar dari Inggris). Karena The Isle of Man, the Channel Island dan Irlandia Utara masing-masing punya Perundang-undangan yang terpisah namun sama isinya. Peraturan-Peraturan ini membenarkan serfitikat untuk aplikasikan dalam setiap territorial tanpa menyebutkan legislation secara spesifik.

•      Peraturan yang dikenal dengan the 1975 Offshore Installations (Application of the Employers’ Liability (Compulsory Insurance) Act 1969) Regulations memperluas jaminan yang ada di Undang-undang tersebut terhadap pekerjaan installasi di lepas pantai didalam wilayah Inggris. Persyaratan-persyaratan juga memberlakukan pemberi kerja / Perusahaan/pekerja asing (kecuali pekerja asing perlu bekerja dalam suatu installasi lebih dari 7 hari sebelum jaminan diminta-penalty diberlakukan untuk setiap harinya atas suatu jaminan yang seharusnya beroperasi namun tidak dioperasikan)

Perundangan - undangan  lain  dari  Parlement  yang  membuat  liability  tetap  exist. Undang-undang tersebut meliputi:

•     Health & Safety at Work etc Act 1974;

•     Motor Vehicles (Compulsory Insurance) Regulations 1992;

•     Sex Discrimination Act 1974;

•     Companies Act 1948;

•     Insolvency Act 1986;

•     Various Law Reform Acts.