INDUSTRI ASURANSI: PMK 152 Beratkan Bisnis Pialang Asuransi



JAKARTA-Aturan baru terkait pialang asuransi yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No 152/PMK.010/2012 dinilai memberatkan kalangan pialang asuransi, terutama terkait kewajiban perusahaan untuk menyiapkan dua direksi dan dua komisaris.
Pasal 6 (3) PMK 152 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian menyatakan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi wajib memiliki anggota direksi paling sedikit dua orang. Sementara itu, pasal 18 (3) beleid yang sama, mewajibkan perusahaan penunjang memiliki minimal dua orang komisaris.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) Nanan Ginanjar mengatakan, aturan itu dinilai memberatkan perusahaan pialang berskala kecil.
Nanan menjelaskan, sebanyak 70% dari 164 anggota asosiasi merupakan perusahaan dengan kapasitas ekuitas minimal yakni di bawah Rp 2 miliar. Menururut Nanan, bertambahnya jumlah direksi dan komisaris akan menambah biaya yang harus dibayar.
"Perusahaan pialang rata-rata ekuitasnya kecil, keberatan kalau harus menggaji dua direksi dan dua komisaris. Biasanya perusahaan hanya memiliki masing-masing satu," ujar Nanan, Rabu (21/11).
Dalam kondisi seperti ini, menurut Nanan, perusahaan pialang harus bermanuver untuk menambah modal. Sayangnya, tidak banyak pilihan untuk menambah modal ketika tenggat waktu pemberlakuan aturan PMK ini sudah sangat dekat, yakni pada April 2013.
"Bukan tidak mungkin perusahaan yang tidak bisa bertahan dengan ini, bisa tutup," katanya.
Menurut Nanan, salah satu cara yang bisa ditempuh untuk menambah modal adalah meminta dana segar kepada pemegang saham. Cara lain yang dapat diambil adalam merger, namun Nanan mengaku saat ini merger bukan pilihan tepat sebab memerlukan banyak pertimbangan.
"Merger itu dampaknya banyak. Tidak semua pemegang saham mau merger karena bisa mempengaruhi kepemilikan saham," terangnya.
Melihat kondisi ini, Nanan mengatakan pihaknya akan meminta regulator menunda pemberlakuan PMK 152 hingga Oktober 2013.
Kepala Biro Peransuransian Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Isa Rachmatarwata mengatakan, aturan minimal jumlah direksi dan komisaris ini diberlakukan kepada perusahaan pendukung asuransi, termasuk perusahaan pialang asuransi. Hal ini terkait upaya memperkuat fungsi dan kapasitas pialang untuk mendukung industri asuransi.
 "Agar terjadi peningkatan kualitas kemampuan pialang. Agar tidak hanya berfungsi sebagai broker yang membantu transaksi, tapi juga berperan sebagai konsultan," ujarnya.
PMK 152 telah disahkan oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo pada 3 Oktober 2012 dan akan aktif berlaku enam bulan setelah aturan ditetapkan yakni April 2013. 
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung. Silakan meninggalkan komentar, bertanya, atau menambahkan materi yang telah saya sediakan.

Labels

News (579) Clause (330) aamai (83) Artikel Afrianto (68) LSPP (61) Engineering Clause (60) OJK (58) Soal AAMAI (56) C Clause (52) AAAIK (51) Buku (45) P Clause (41) A Clause (40) S Clause (37) D Clause (35) Banjir (31) R Clause (28) Clause Liability (27) 102 (26) E Clause (25) Istilah (25) Pengetahuan (25) 101 (23) L Clause (23) reasuransi (23) 103 (22) CAR Clause (22) Klausul (22) Praktek Bisnis (22) Soal Jawab (22) pengertian (21) Headline (20) asuransi kebakaran (20) liability insurance (19) I Clause (18) Marine Cargo (18) Clause PAR (17) F Clause (17) M Clause (17) B Clause (16) Clause Property (15) Prinsip Asuransi (14) Syariah (14) Asuransi Mikro (13) N Clause (13) 201 (12) Risk Management (12) Surety Bond (12) cargo (12) klaim (12) pengantar asuransi kerugian komersil (12) Motor Car (11) O Clause (11) asuransi syariah (11) 303 (10) Asuransi kendaraan bermotor (10) Hukum Asuransi (10) KOMPAS001 (10) PA (10) asuransi kecelakaan diri (10) asuransi personal (10) prosedur klaim (10) 104 (9) Jasindo (9) Magang Beasiswa (9) contractor (9) hull (9) dikecualikan (8) micro insurance (8) BPJS (7) BUMN Reasuransi (7) FAQ OJK (7) Merger (7) Peringkat Asuransi (7) Risk Management Calculations (7) erection (7) fidelity (7) kebongkaran (7) pengirimanuang (7) perluasan jaminan (7) Business Interruption (6) Engineering (6) Regulasi (6) dijamin (6) penyimpananuang (6) 106 (5) 108 (5) Bali Rendezvous (5) Case Study (5) Clause Marine (5) LEG Clause (5) Marine Hull (5) Maritime Convension (5) objek pertanggungan (5) premi (5) Asuransi Ternak (4) Benefit (4) Broker (4) CGI (4) Contoh (4) IGTC (4) Jiwasraya (4) Nelayan (4) Perlindungan Konsumen (4) Produk (4) Sejarah (4) brand (4) jenis (4) jenis jaminan (4) limit pertanggungan (4) Asuransi Perjalanan (3) Asuransi Pertanian (3) BJPS (3) Chubb (3) Contractor Plant and Machinery (3) Deductible BI (3) G Clause (3) Hukum Dagang (3) Hukum Ketenagakerjaan (3) Hukum Perdata (3) ICC 1982 (3) ICC 2009 (3) Iklan (3) Incoterms (3) Insurance Day (3) Kendaraan (3) Money Insurance (3) Pesawat (3) Sinar Mas (3) hukum (3) investasi (3) periode pertanggungan (3) struktur polis (3) 107 (2) Asuransi Jiwa Jaminan (2) Asuransi Politik (2) Bank Garansi (2) Beli Asuransi (2) Bencana (2) Bukopin (2) Bumi Asih (2) Clause Motor Car (2) Custom Bond (2) Fronting Company (2) GDEAI (2) Galeri Foto (2) H Clause (2) Kebijakan (2) Khusus (2) Kurikulum Asuransi (2) Maipark (2) Market (2) Opini (2) PMA (2) PSAK 62 (2) Personal Accident (2) Perusahaan atau Korporasi (2) Professional Indemnity (2) Prudential (2) RSKKNI (2) Rangkuman (2) Reportase (2) SPPA (2) Sertifikasi Agen (2) Stockthroughput (2) Undang-undang (2) asuransi tradisional (2) aturan pemerintah (2) danaACA (2) ganti rugi (2) harga pertanggungan (2) ifrs (2) indemnity (2) ketentuan (2) kontribusi (2) liability (2) marketing (2) perkecualian (2) product liability (2) public liability (2) rating (2) risiko (2) sharing (2) subrogasi (2) 105 (1) 202 (1) 302 (1) 304 (1) 401 (1) AXA Mandiri (1) Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (1) Asuransi Kredit (1) Asuransi Migas (1) Asuransi Parkir (1) Asuransi Petani (1) Asuransi Peternak (1) Asuransi Sosial (1) Asuransi Tanaman (1) BRI (1) BTN (1) Badai Sandy (1) Banker Clause (1) Boiler and Pressure Vessel (1) Bosowa (1) Bringin Life (1) Bumiputera Life (1) Burglary Insurance (1) CPM / HE (1) Cakrawala Proteksi (1) Cigna (1) Ciputra (1) Commonwealth Life (1) Contractor Allrisk (1) Daftar Perusahaan Asuransi (1) DanaGempa (1) DanaRumah (1) Dayin Mitra (1) Directors’ And Officers’ Liability (1) Ekspor (1) Electronic Equipments (1) Emiten (1) Energi (1) Engineering Fee (1) Erection Allrisk (1) FPG Indonesia (1) File Insurance (1) Financial Planning (1) Forum Diskusi (1) Forwarder Liability (1) Gempa (1) Great Eastern (1) Haji (1) Hanwha Life (1) Himalaya (1) IPO (1) ISO 31000 (1) InHealth (1) Insurance Act 2015 (1) Izin Usaha (1) J Clause (1) JKN (1) Jokowi (1) KOMPASANGGI (1) KOMPASMEGA (1) Kanker (1) Kebakaran (1) Kelas Konstruksi (1) Kilasdunia (1) Kinerja Asuransi Umum (1) Korupsi (1) Kupasi (1) LPS (1) Lloyd's (1) Loss Limit (1) Manulife (1) Medi Plus (1) Media Asuransi (1) Mitra Maparya (1) Multifinance (1) NMA (1) Obamacare (1) Online Marketing (1) P&I (1) P&I Insurance (1) PAYDI (1) PSKI (1) Pailit (1) Pasar Senen (1) Penerbangan (1) Pertambangan (1) Perubahan Iklim (1) Powerpoint (1) Professional Liability (1) Pungutan OJK (1) RBC (1) Ritel (1) SDM (1) Sadar Asuransi (1) Sengketa Asuransi (1) Slide (1) Soal (1) Survey Report (1) asuransi properti (1) asuransi warisan (1) aturan (1) bapepam-lk (1) biaya (1) biro klasifikasi (1) business (1) definisi (1) dokumen pendukung (1) fungsi asuransi (1) insurable interest (1) jaminan (1) judi (1) kapal (1) komposisi (1) kurs valas (1) kyc (1) laik (1) manfaat asuransi (1) modifikasi (1) ownrisk (1) pemasaran (1) penutupan asuransi (1) perlengkapan tambahan (1) polis (1) product guarantee (1) proximate cause (1) sistem pemasaran asuransi (1) strategi pemasaran (1)

Blog Archive

Recent Posts