October 2012 ~ Akademi Asuransi

Periode Pertanggungan dalam CAR

Jangka waktu pertanggungan adalah Jangka waktu yang diperjanjikan antara Tertanggung dengan Penanggung dalam hal menyangkut kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai berikut:

Construction Period.
adalah jangka waktu yang dimulai sejak pembongkaran bahan-bahan material di lokasi dan berakhir pada saat pelaksanaan proyek pembangunan tersebut selesai.

Maintenance Period.
adalah masa pemeliharaan, terhitung mulai sejak pembangunan tersebut selesai dikerjakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan atau bangunan tersebut telah diserahkan dan dipergunakan oleh Pemilik (Owner) mana saja yang lebih dahulu terjadi.

Pada umumnya Maintenance period ini berkisar antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
Share:

Pengelompokan Asuransi Engineering

Asuransi Engineering (Rekayasa) dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :
1.        Asuransi Engineering Proyek
2.        Asuransi Engineering Non Proyek

Asuransi Engineering Proyek.
adalah suatu asuransi/pertanggungan yang memberikan jaminan/proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan maupun pemasangan mesin-mesin termasuk instalasinya, sebagai akibat risiko-risiko yang dijamin dalam polis.

Asuransi Engineering Proyek dibagi dalam 2(dua) jenis, yaitu :

1.    Asuransi Engineering atas Proyek Pekerjaan Konstruksi atau Contractor All Risks Insurance (C.A.R.)
Proyek Pekerjaan Konstruksi atau Pembangunan adalah proyek-proyek yang sebagian besar pekerjaannya adalah berupa pekerjaan tehnik sipil dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan suatu obyek, misal :

  • Proyek pembangunan Gedung, seperti Perkantoran, Rumah sakit dll.
  • Proyek pembangunan prasarana, seperti : Jalan, jembatan


2.    Asuransi Engineering atas Proyek Pekerjaan Pemasangan atau Erection All Risks Insurance (E.A.R.)
Proyek Pekerjaan Pemasangan adalah proyek-proyek yang sebagian besar pekerjaannya adalah berupa pekerjaan-pekerjaan Tehnik Mesin dan/atau Tehnik Listrik dan /atau Tehnik Sipil Baja, misal :

  • Proyek pemasangan mesin pabrik Tektil, pabrik baja, pabrik pupuk dll.
  • Proyek pemasangan peralatan listrik, seperti Genset, boiler, panel listrik dll.
  • Proyek pemasangan peralatan telekomunikasi, seperti Antene, pemancar dll.



1.   Contractor All Risks Insurance (C.A.R.)

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan (Konstruksi) baik Tehnik Sipil Basah maupun Tehnik Sipil Kering, sebagai akibat dari seluruh risiko kecuali yang dikecualikan dalam pengecualian polis (All Risks).

Proyek Pembangunan Tehnik Sipil Basah
adalah proyek pembangunan seperti Jalan, Dam, Dermaga, Jetty, Mercu-suar, Jembatan dll. Sedangkan

Proyek pembangunan Tehnik Sipil Kering
adalah proyek pembangunan gedung-gedung baik bertingkat maupun tidak bertingkat seperti Rumah tinggal, Sekolah, Rumah sakit, Perkantoran, Pertokoan dll.


2.    Erection All Risk Insurance (E.A.R.).

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan/ proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pemasangan mesin-mesin berikut instalasinya, sebagai akibat dari seluruh risiko kecuali yang dikecualikan dalam pengecualian polis.(All Risks)
Misal : Proyek pemasangan mesin-mesin pabrik Tektil, pabrik baja, pabrik semen, Gen-set, Transformer, Boiler, Peralatan Telekomunikasi, Antena, Pemancar dan lain-lain.


Asuransi Engineering Non Proyek.

adalah suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan tehnik selama masa operasionalnya. Jaminan ini mencakup atas :

  • Mesin-mesin industri maupun non-industri, seperti mesin-mesin pembangkit tenaga listrik, boiler, mesin-mesin produksi, mesin-mesin pembantu dll.
  • Peralatan Elektronika, seperti instalasi komputer, mesin scanner, mesin pem-bangkit sinar X (X -ray), pemancar radio dll.
  • alat-alat berat sepetrti Excavator, crane, bulldozer dll.
  • Struktur bangunan hasil pekerjaan tehnik sipil, seperti Dermaga, Dam, jembatan, jalan dll.

Risiko-risiko yang terdapat dalam masa operasional mesin, pada dasarnya sangat beragam dan tergantung pada jenis mesin atau obyek itu sendiri.

Dengan memperhatikan jenis mesin atau obyek yang akan dijamin dan dengan memper-hatikan kerakteristik jenis risiko yang dapat diasuransikan, maka pada prinsipnya jenis-jenis jaminan polis yang ada dapat bermacam-macam tergantung dari keperluannya.

Lamanya jaminan dalam Asuransi Engineering Non Proyek umumnya 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk periode 1(satu) tahun berikutnya.

Jenis Asuransi yang tergolong dalam Asuransi Engineering Non Proyek :
1.  Machinery Breakdown Insurance. (M.B.).
2.  Boiler and Pressure Vessel Explosion Insurance.
3.  Deterioration of Stock Insurance. (D.O.S).
4.  Electronic Equipment Insurance. (E.E.I.).
5.  Civil Engineering Complete Risks Insurance. (C.E.C.R.)
6.  etc.
Share:

32 Klausul PAR

ARCHITECTS, SURVEYORS AND CONSULTING ENGINEERS EXPENCES (5% OF TSI)

It is hereby and agreed as follows
  1. The insurance of each item on buildings or Contents includes an amount in respect of Architects, Surveyors, Legal and Consulting Engineers fees not exceeding those provided under the scales of the various institutions and/or bodies regulating such fees prevailing at the time of the destruction or damage and not exceeding 5% of the individual sums insured.
  1. The insurance on fees applies only to those necessarily and reasonably incurred in the reinstatement or repair of Property Insured consequent upon its destruction or damage but not for preparing any claim, it being understood that the amount payable under the item shall not exceed in total its sum insured.

AVERAGE RELIEF CLAUSE (85%)

Each item insured this memorandum is declared to be separately subject to the following condition of average namely.
If at the time of reinstatement the sum representing 85% of the cost which would have been incurred in reinstatement if the whole of the property covered by such item been destroyed the commencement of any destruction of or damage to such property by any other peril hereby incurred against, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rate able proportion of the accord

AWNINGS, BLINDS, SIGNS OR OTHER OUTDOOR FITTINGS OF EVERY DESCRIPTION CLAUSE

Awnings, Blinds, Signs or other fixtures or fittings of any description are covered by this Policy provided that the Insurer’s liability under this extension shall be on first loss basis, not in the aggregate to exceed Rp. 5.000.000,-

ALTERATION AND REPAIR CLAUSE

Minor alterations, additions and repairs to building, plant, fixture & fittings and machinery (exclusive of any Sprinkler Installations) and works in progress allowed and the insurance by this policy is extended to over on and/or whilst in such additions.

ALL OTHER CONTENTS

It is noted and agreed that this Policy extends to include

  1. Money and stamps not otherwise specifically insured for an amount not exceeding in the aggregate Rp.5.000.000,-
  1. Documents, manuscripts and business books but only for the value of the materials as Stationery, together with the cost of clerical labor expended in writing up, and for the value to the information contained therein and for an amount not exceeding in the aggregate Rp. 5.000.000,-
  1. Computer system record but only for the value of the materials together with the cost of clerical labor and computer time expended in reproducing such records (excluding expenses in connection with the production of information to be recorded therein ) and not for the value to the insured of the information contained therein for an amount not exceeding in the aggregate Rp. 5.000.000,-
  1. Patterns, moulds, models, plans and designs, for and amount not exceeding in the aggregate Rp. 5.000.000,-

Employees pedal cycles, clothing, tools and other personal effects for an amount not exceeding Rp. 250.000,- in respect of any one employee

BANKER’S CLAUSE

It is note and agreed that the property insured by this policy has been pledged with the :

PT.BANK XXXX

and that is consequence thereof, it has been agreed with the said mortgagee and the Insured, that in case of loss, if any, payable under this policy any payment up to the amount to which the said mortgagee is entitled for principal, interest accrued and costs shall be made to the said mortgage without prejudice to the rights the Insured may have on the difference. This clause to be null and void on receipt of advise from the said Bank that they are no longer interest in the property insured under this policy.

CIVIL AUTHORITIES CLAUSE

The Insurance is extended to cover direct loss or damage to the described property caused by acts of destruction executed by order of any Public Authority at the time of and only during a conflagration to retard the spread thereof, and subject to all other terms and conditions of this Policy. This Insurer shall not be liable, however, for more than the amount for which it would have been liable had the loss been caused by a peril insured against under this policy.

CAPITAL ADDITIONS CLAUSE ( 10 % OF TSI)

The insurance hereby extends to cover alterations, additions and improvements (but not appreciation in value) in excess of the sums insured for buildings and machinery specified in the Policy for an amount not exceeding 10% (ten percent) of the sum insured it being understood that the Insured undertakes to advise the Insurer each

COMPUTER RECORDS CLAUSE

This insurance includes cover for computer system records but only for the value of the materials together with the cost of clerical labor and computer time expended in reproducing such records (excluding any expenses in connection with the production to be recorded therein) and not for value to the Insured of the information contained therein for an amount not exceeding in the aggregate Rp. 5.000.000,-

COST RE-ERECTION CLAUSE

The insurance by this Policy extends to cover the cost of re-erecting, fitting and fixing machinery or plant destroyed or damaged by fire or by any other peril hereby insured against providing always that the liability of the Insurer shall not exceed the sum insured of such machinery or plant under this Policy.

DESIGNATION CLAUSE

For the purpose of determining, where necessary, the defining of any property insured hereby the Insurer agrees to accept the designation under which such property as been entered in the Insured’s books.

ELECTRONIC DATA RECOGNITION CLAUSE EDRC (A)


This insurance does not cover any loss, damage, cost, claim or expense, whether preventative remedial or otherwise, directly or indirectly arising out of or relating to :
  1. The calculation, comparison, differentiation, sequencing or processing of data involving the date change to the year 2000, or any other date change including leap year calculations, by any computer system, hardware program or software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not, or
  1. Any change, alteration, or modification involving the date change to the year 2000 or any other date change including leap year calculations, to any such computer system hardware, program or software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not.
This clause applies regardless of any other cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss damage, cost, claim or expense
EMPLOYEES PERSONAL EFFECTS CLAUSE

The indemnity granted by this Policy extends to include clothing and/or personal effect of the employees of the Insured for an amount not exceeding Rp. 250.000,- in respect of any one employee and for an amount not exceeding in the aggregate Rp. 5.000.000,-

ELECTRONIC DATA ENDORSEMENT B

  1. Electronic Data Exclusion

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it in understood and agreed as follows.

  1. This Policy does not insured loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of ELECTRONIC DATA from any cause whatsoever (including but not limited to COMPUTER VIRUS) or loss of use, reduction in functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom, regardless of any other cause or event contributing or in any other sequence to the loss.
ELECTRONIC DATA means facts, concepts and information converted to a form useable for communication, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment.

COMPUTER VIRUS means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorized instructions or code including a set of maliciously introduced unauthorized instructions or code, programmatic or otherwise, that propagate themselves through a computer system or network of whatsoever nature COMPUTER VIRUS includes but is not limited
‘ Trojan Horses’,’Worms’ and ‘time or logic bombs’.
  1. However, in the event that a peril below results from any of the matters described in paragraph a) above, this Policy, subject to all its terms, conditions and exclusion, will cover physical damage occurring during the Policy period to property insured by this Policy directly caused by such listed peril.

Listed Perils

Fire
Explosion .

  1. Electronic Data Processing Media Valuation

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:

Should electronic data processing media insured by this Policy suffer physical loss or damage insured by this Policy, them the basis of valuation shall be the cost of the blank media plus the costs of copying the ELECTRONIC DATA from back-up or from originals of a previous generation. These costs will not include research and engineering nor any costs of recreating, gathering or assembling such ELECTRONIC DATA. If the media is not repaired, replaced or restored the basis of valuation shall be the cost of the blank media, However this Policy does not insure any amount pertaining to the value of such ELECTRONIC DATA to the Assured or any other party, even if such ELECTRONIC DATA cannot be recreated, gathered or assembled.

FIRE BRIGADES CHARGES

It is hereby understood and agreed that the reasonable charges raised by any local authority for the provision of fire fighting Appliances called for the purpose of protecting the premises shall be recoverable hereunder

INTERNAL REMOVAL CLAUSE

It is understood and agreed that is the event of removal of property from one building to another at any of the situations covered by this policy being inadvertently to the Insurer, the insurance on such property shall follow removal, the necessary adjustments in Sum and premium being made as from the date of removal as soon as the oversight is discovered. Provided however that the liability of the Insurer shall not exceed the Sum Insured hereunder.

IMPACT BY OWN VEHICLES CLAUSE

It is noted and agreed that the cover relating to impact of vehicles shall include vehicles owned or used by the Insured.

INFORMATION TECHNOLOGI HAZARD CLARIFICATION CLAUSE (N.M.A. 2912)

Losses arising, directly or indirectly, out of :
  1. loss of, alteration of, or damage to
or

(ii) a reduction in the functionality, availability or operation of
A computer system, hardware, programme, software, data, information repository, microship, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the policyholder of the reinsured or not, do not in and of themselves constitute an event unless arising out of one or more of the folowing perils :

Fire, lighting, explosion, aircraft or vehicle impact, falling object, windstorm, hail, tornado, cyclone, hurricane, earthquake, volcano, tsunami, flood, freeze or weight of snow.
MISDESCRIPTION CLAUSE

It is understood that this insurance shall not be prejudiced by any alteration or misdescription of occupancy provided the Insured shall notify the company immediately they become aware of the same and to pay additional premium if required from the date of the inception of the increased hazard.

MINOR ALTERATIONS AND REPAIRS CLAUSE

Minor alterations, additions and repairs to building plant fixtures and fittings, and machinery ( exclusive of any Sprinkler Installations ) and minor works in progress are allowed and the insurance by this Policy shall not be prejudiced by this.

NON INVALIDATION CLAUSE

This Insurance is not invalidated by any change of occupancy or increase of risk taking place in the insured’s premises without the knowledge of the Insured provided that they shall immediately upon the same coming to their knowledge give notice hereof to the insured and pay any additional premium required.

NOTIFICATION CLAUSE

The present situation, manner of connection, construction, nature and interior of the buildings and also the trade carried on therein, is known to us

PUBLIC AUTHORITIES CLAUSE

The insurance by this Policy extends to include such additional cost of reinstatement of the destroyed or damaged property thereby insured as may be incurred solely by reason of the necessity to comply with building or other regulation under or framed in pursuance of any government act or bye-law of any municipal or local authority provided that :

  1. The amount recoverable under this extension shall not include :
  1. The cost incurred in complying with any of the aforesaid regulations or bye-laws
  1. In respect of destruction or damage occurring prior to the granting of this extension.

I.In respect of destruction or damage not insured by the policy

II.Under which notice has been served upon the insured prior to the happening of the destruction or damage

III.In respect of undamaged property or undamaged portions of property

  1. The additional cost that would have been required to make good the property damaged or destroyed to a condition equal to its condition when new had the necessity to comply with any of the aforesaid regulations or by-laws not arisen
  1. The amount of any rate, tax, duty, development or other charge or assessment, arising out of capital appreciation which may be payable in respect of the property or by the owner thereof by reason of compliance with any of the aforesaid regulations or bye-laws




  1. The work or reinstatement must be commenced and carried out with reasonable dispatch and in any case must be completed within twelve months after the destruction or damage or within such further time as the insurer may (during the said twelve months) in writing allow and may be carried out wholly or partially upon another site (if the aforesaid regulations or bye-laws so necessitate) subject to the liability of the insurer under this extension not being thereby increased

  1. If the liability of the insurer under (any item of) the policy apart from this extension shall be reduced by the application of any of the terms and conditions of the policy then the liability of the insurer under this extension (in respect of any such item) shall be reduced in like proportion.

PROPERTY DAMAGE CLARIFICATION CLAUSE


Property damage covered under this agreement shall mean physical damage to the substance of property.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure.

Consequently the following are excluded from this agreement:

  1. Loss of or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure, and any business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this exclusion, loss of or damage to data or software which is the direct consequence of insured physical damage to the substance of property shall be covered.
  1. Loss or damage resulting from an impairment in the function, availability, range of use or accessibility of data, software or computer programs, and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

REMOVAL OF DEBRIS CLAUSE

On the cost and expenses necessarily incurred by the Insured in the removal of debris dismantling or demolishing shoring up or propping of the portion or portions of the property insured by this policy destroyed or damage by fire or by any other peril hereby insured.

The liability of the Company under this clause and the policy in respect of any item shall in no case exceed 10 % of the sum insured.

REINSTATEMENT VALUE CLAUSE

It is hereby declared and agreed that in the event of the property insured being destroyed or damaged the basis upon which the amount payable under ….……………….ITEM I………………… of the Policy is to be calculated shall be the cost of replacing or reinstating on the same site property of the same kind or type but not superior to or more extensive than the insured property when new subject to the following Special Provisions and subject also to the terms and condition of the Policy except insofar as the same mat be varied hereby.

Special Provisions

  1. The work replacement or reinstatement (which may carried out upon another site and in any manner suitable to the requirement of the insured, subject to the liability of the company not being therein increased) must be commenced and carried out with reasonable dispatch and in any case must be completes within 12 months after the destruction or damage or within such further time as the company may (during the said 12 months) in writing allow otherwise no payment beyond the amounts which would have been payable under the policy, if this memorandum had not been incorporated therein, shall be made.
  2. Until expenditure has been incurred by the insured in replacing or reinstating the property destroyed or damages, the company shall not be liable for any payment in excess of the amount which would have been payable under the policy if this memorandum had not been incorporated therein.
  3. If at the time of replacement or reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in replacement or reinstatement if the whole of the property covered had been destroyed, exceeds the sum insured thereon at the breaking out of a by fire or at the commencement of any destruction of or damage to such property by 0any other peril insured against by this policy, then the insured shall be considered as being his own insured for the excess and shall bear a ratable proportion of loss accordingly. Each item of the policy ( if more than one ) to which this memorandum applies shall be separately subject to the foregoing provision.
  4. No payment beyond the amount which would have been payable under the Policy if this memorandum had not been incorporated therein shall be made if at the time of any destruction or damage to any property insured hereunder such property shall be covered by any other insurance effected by on behalf of the insured which is not upon the identical basis of reinstatement set forth herein.
  5. This memorandum shall be without force or effect if :
  1. The insured fails to intimate to the company within 6 months from the date of destruction or damage or such further time as the company may in writing allow his intention to replace or reinstate the property destroyed or damaged.
  2. The insured is unable or unwilling to replace or reinstate the property destroyed or damage on the same or another site.

SELLING PRICE CLAUSE

Its noted and agreed that in respect of goods sold but not yet delivered for which the insured is responsible and with regard to which under the written or printed conditions of sale the sale contract is canceled by reason of the loss or damage indemnified by this policy either wholly or to the extent of the loss or damage, the liability of the purpose of average the value of all goods, to which this clause would in the event of loss or damage be applicable shall be ascertained on the same basis

SERVICE CLAUSE

The insurance by this Policy relating to machinery and equipment extends to include telephone, gas, water and electric instruments, meters, piping, cabling and the like and
accessories thereof including similar property in adjoining yards or roadways or underground all the property of the Insured or of suppliers or others for which the Insured are responsible provided their values are included in the sum insured.

TEMPORARY REMOVAL CLAUSE

It is hereby agreed that the property insured by this policy ( other than any stock in trade or merchandise ) is covered in respect of the perils hereby insured against whilst temporarily removed for cleaning, renovation, repair or other similar purposes elsewhere on the same premises or any other premises in the Republic of Indonesia and in transit thereto and therefrom by road, rail or inland waterway.

Provided always that :
  1. The amount recoverable under this extension in respect of each item of this policy shall not exceed the amount which would have been recoverable had the loss occurred in that part of the premises from which the property is temporarily removed not in respect of any loss occurring elsewhere than at the said premises, 10 percent of the sum insured by this policy after deducting therefrom the value of any building ( exclusive of fixtures and fittings ), stock in trade or merchandise hereby insured.
  1. This extension does not apply to property if and so far as it is otherwise insured.
  1. As regards losses occurring elsewhere than at the premises from which the property is temporarily removed this extension does not apply to :
  1. Motor vehicles and motor chassis licensed for normal road use,
  2. Property held by the insured in trust, other than machinery and plant.
This clause is subject otherwise to all the terms and conditions of the Policy to which
it is attached.

TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT.

Notwithstanding any provision to the contrary within the insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damage , cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in
Any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

If the underwriter allege that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the assured.

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain In full force and effect.

VEHICLE LOAD CLAUSE

In the event of the Insured’s Property being left loaded in vehicles or freight contains overnight while in, on or about the premises hereby insured the Insurer will indemnity the Insured for the loss of or damage to such Property caused by fire or any other peril insured

WORKMEN’S CLAUSE

Workmen are allowed in and about any of the described premises for the purpose of making new erections or alterations, repair, decoration, plant, installation, general maintenance and the like without prejudice to the terms and conditions of the Policy.
Share:

Website Akademi Asuransi: Memang Untuk Masyarakat Indonesia

Satu bulan sudah website ini dirilis dengan visi "Indonesia Mengenal Asuransi". Bukan hal yang luar biasa jika trafik web ini beranjak meningkat, dengan minimal 90 klik perhari. Artinya, ada sekitar 90 artikel yang meklik isi web AkademiAsuransi.Org ini.Saya sebut "bukan hal yang luar biasa" karena memang untuk website dengan konten yang lumayan umum seperti blog filsuf-kampung.blogspot.com yang sudah masuk ke dunia maya setahun yang lalu, jumlah klik sudah ratusan.

Berapa orang yang mengunjungi web ini menjadi berarti karena saya berharap bahwa masyarakat Indonesia semakin mengenal asuransi. Dengan semakin banyak yang berkunjung ke web AkademiAsuransi.Org berarti harapan saya membuat website ini mulai sedikit tampak. Saya terus berharap, dengan munculnya tulisan tentang asuransi, baik itu artikel yang saya buat sendiri ataupun hasil dari olahan berita di internet, modul yang ada dalam website IGTC, ataupun bahan-bahan yang saya peroleh selama saya berkarya di dunia perasuransian, trafik web ini terus meningkat. Dengan terus meningkat, google pun dengan senang akan menempatkan website AkademiAsuransi.Org sebagai website teratas untuk pencarian dengan keywords "asuransi".

Website AkademiAsuransi.Org ini memang untuk masyarakat Indonesia. Saya mencoba untuk berbagi semua pengetahuan yang saya miliki tentang asuransi. Karena demikian, saya juga berharap para pembaca AkademiAsuransi.Org juga turut berbagi, baik dengan mengirimkan komentar, saran, tambahan, syukur-syukur tulisan yang bisa memperkaya website ini.

Semoga lewat website AkademiAsuransi.Org masyarakat semakin mengenal asuransi. Dengan mengenal asuransi, masyarakat dapat mencintai asuransi. Dengan mencintai asuransi, semakin banyak orang yang membeli polis asuransi. Dengan semakin banyak orang membeli polis asuransi, semakin nyaman kehidupan bangsa Indonesia. Itu harapan jangka panjang tentunya.

Website AkademiAsuransi.Org masih dalam tahap pengerjaan. Bisa dibilang, web ini baru 30% jadi. Masih butuh banyak waktu untuk menyempurnakan link-link yang masih kosong. Semoga awal tahun 2013, web ini sungguh-sungguh sempurna.

Terimakasih,
Share:

5 Azas Hukum Perjanjian

 Kontrak dan perjanjian kerja sama adalah hal yang sangat sering kita alami dalam hubungan sosial. Dalam sisi hukum, penerapan kontrak dan perjanjian memperhatikan beberapa azas hukum yang diatur dalam KUHP. Pada pasal 1331, dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Hukum perjanjian itu sendiri biasa disebut juga dengan hukum kontrak. Selayaknya hukum-hukum yang ada, hukum perjanjian juga mengenal prinsip hukum atau azas hukum itu sendiri. Menurut Paul Scholoten, prinsip atau azas hukum adalah prinsip dasar yang terdapat di dalam sebuah sistem hukum. Dirumuskan melalui putusan hakim yang berkaitan dengan keputusan hakim serta keputusan individual.
Dari pendapat Paul Scholoten, dapat disimpulkan bahwa azas hukum bukanlah sebuah kaidah hukum yang konkret. Melainkan sebuah pemikiran yang bersifat umum. Sehingga sistem hukum ini dapat melahirikan peraturan-peraturan hukum.
Selain prinsip atau azas hukum, dalam hukum perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut.
  1. Dua belah pihak, baik satu orang atau lebih, pribadi atau badan hukum, yang berkompeten terhadap perjanjian.
  2. Pokok-pokok yang disetujui oleh kedua belah pihak.
  3. Pertimbangan hukum.
  4. Perjanjian timbal balik.
  5. Hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
Berdasarkan pasal 1320 KUHP, sebuah perjanjian dikatakan sah di mata hukum apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.
Syarat subjektif dalam hukum perjanjian terdiri dari:
  1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya,
  2. Kecakapan untuk membuat perjanjian. 
Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian tersebut bisa dibatalkan (voidable). Atau sama saja melanggar azas hukum.
Syarat objektif dalam hukum perjanjian terdiri dari:
  1. Adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian,
  2. Adanya suatu sebab yang halal, yang dibenarkan secara hukum.
Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, suatu perjanjian disebut batal demi hukum (void/nietig).
Selanjutnya, perjanjian hukum dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai azas hukum perjanjian yang diatur dalam undang-undang.

Azas Hukum - Sejarah Hukum Perjanjian

Harus diakui bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia tidak lepas pengaruh dari sistem hukum dari negara-negara Eropa, seperti Belanda. Kesemuanya merupakan pengaruh dari sistem hukum yang terjadi pada zaman Romawi kuno.
Hukum yang mengatur antara hubungan masyarakat juga lahir dari sistem hukum yang ada di zaman Romawi. Itulah sebabnya, sistem hukum Romawi Jerman ini lebih dikenal dengan istilah civil law.
Hukum Romawi Jerman ini hampir dapat dipastikan merupakan "hibahan" dari sistem hukum Romawi Kuno. Hukum perjanjian juga dikenal di berbagai negara, seperti Spanyol, Perancis, dan Portugis.
Seiring berjalannya waktu, para pemikir kemudian mulai melahirkan prinsip-prinsip hukum perjanjian atau azas hukum perjanjian. Azas hukum itulah yang kemudian melandasi keberadaan hukum perjanjian itu sendiri.

Azas-azas Hukum Perjanjian

Azas hukum perjanjian kemudian bersinggungan dengan hukum perdata. Perumusan azas hukum perjanjian pun pada akhirnya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata kemudian merumuskan ada lima azas dalam hukum perjanjian. Yaitu:

1. Azas Hukum Perjanjian - Azas Kebebasan (Freedom of Contract)

Azas hukum perjanjian yang pertama adalah azas kebebasan. Azas kebebasan dalam hukum perjanjian memandang bahwa setiap pihak bebas untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian atau tidak, bebas mengadakan perjanjian dengan siapa pun, bebas menentukan isi perjanjian, cara pelaksanaan, serta syarat-syarat perjanjian, dan bebas menentukan bentuk perjanjian, apakah lisan atau tertulis.
Azas tersebut telah ada sejak zaman Yunani dan mengalami perkembangan pada zaman Pertengahan (Rennaisance) dengan latar belakang paham individualisme yang memandang bahwa setiap orang bebas memperoleh apa saja yang dia kehendaki. Pelopor paham ini adalah Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.
Pasal 1338 ayat (1) KUHP memuat ketentuan mengenai azas kebebasan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam KUHP tersebut dijelaskan bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada pihak yang terkait untuk:
  • Membuat perjanjian atau tidak.
  • Bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun.
  • Bebas menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, serta
  • Bebas menentukan bentuk dari perjanjian. Apakah lisan atau tulisan.
Latar belakang lahirnya azas kebenaran sebagai salah satu azas hukum perjanjian adalah lahirnya paham individualisme yang lahir dari zaman Yunani. Dalam prakteknya paham individualisme ini semua orang bebas menentukan pilihan untuk dirinya sendiri.
Paham individualisme yang melahirkan azas kebebasan dalam azas hukum perjanjian, sebenarnya digunakan oleh kaum kuat secara ekonomi untuk bebas "menindas" kaum lemah. Namun, itu semua perlahan mulai luntur. Azas kebebasan ini berganti makna menjadi kebebasan untuk kepentingan umum.

2. Azas Hukum Perjanjian - Azas Konsensualisme (Concensualism)

Azas konsensualisme dalam azas hukum perjanjian ini memandang bahwa sebuah perjanjian disebut sah apabila ada kesepakatan, yakni persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Azas ini termaktub dalam pasal 1320 ayat (1) KUHP, berkaitan dengan bentuk perjanjian.
Azas ini lahir dari hukum Romawi dan Jerman. Hukum Romawi mengenal azas contractus verbis literis dan contractus innominat, sebuah perjanjian dianggap terjadi apabila memenuhi suatu bentuk yang ditetapkan.
Sementara hukum Jerman, mengenal istilah perjanjian riil dan perjanjian formal. Disebut perjanjian riil apabila perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan secara kontan dan disebut perjanjian formal apabila perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis.
Azas konsensualisme yang merupakan salah satu azas hukum perjanjian ini menetapkan bahwa perjanjian terjadi apabila telah memenuhi bentuk yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam KUHP, azas konsensualisme termasuk dalam salah satu azas hukum perjanjian.

3. Azas Hukum Perjanjian - Azas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Azas kepastian hukum sebagai salah satu azas hukum perjanjian ini memandang bahwa suatu perjanjian memiliki kepastian hukum berkaitan dengan akibat dari perjanjian tersebut, pihak ketiga (hakim, dll.) harus menghormati substansi perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi. Azas kepastian hukum tersebut termaktub dalam pasal 1338 ayat (1) KUHP.
Azas hukum perjanjian yang satu ini memiliki latar belakang dari hukum Gereja. Bahwa perjanjian terjadi bila ada kesepakatan dan kepastian dari kedua belah pihak dan semakin dikuatkan dengan adanya sumpah. Namun, sejalan dengan berkembangnya zaman, sumpah tersebut tidak perlu diucapkan. Cukup dengan menggunakan kata sepakat antara kedua belah pihak.

4. Azas Hukum Perjanjian - Azas Itikad Baik (Good Faith)

Azas itikad baik sebagai salah satu azas hukum perjanjian ini memandang bahwa pelaksanaan substansi perjanjian antara kedua belah pihak didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik. Itikad baik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu nisbi dan mutlak.
Menurut azas hukum ini, itikad baik nisbi berkaitan dengan sikap dan tingkah laku subjek perjanjian secara nyata dengan memperhatikan tingkah laku dari subjeknya. Sedangkan itikad baik mutlak memandang bahwa penilaian itikad baik menyangkut ukuran objektif dan tidak memihak berdasarkan norma-norma yang ada. Azas ini termaktub dalam pasal 1338 ayat (3) KUHP. Pasal tersebut berbunyi "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

5. Azas Hukum Perjanjian - Azas Kepribadian (Personality)

Azas hukum perjanjian kali  ini memandang bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan kepentingan diri sendiri. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1315 KUHP yang berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri,” dan ditegaskan dalam pasal 1340: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”
Dengan demikian dalam azas hukum ini, sebuah perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak. Kecuali, ada kasus khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 1317 KUHP: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” 


Sumber: Klik
Share:

RISIKO yang dijamin dan pengecualian risiko dalam Asuransi CAR

RISIKO YANG DIJAMIN
Kita ketahui bahwa risiko yang dijamin adalah All Risks, maka ini berarti semua risiko dijamin kecuali yang dikecualikan didalam pengecualian risiko.

Risiko yang dijamin dapat dikelompokan kedalam 2(dua) kelompok, yaitu :
Bahaya-bahaya yang tidak dapat ditangani oleh manusia (Act of God), bahaya ini digolongkan sebagai Major perils, seperti Gempa bumi, Letusan Gunung berapi, Flood & Innudation, Landslide( tanah longsor) dan lain-lain peristiwa yang tidak dapat dicegah oleh manusia.

Other perils atau digolongkan dalam Minor perils, yaitu bahaya-bahaya atau perils yang biasa ditangani oleh manusia, seperti Kebakaran, Peledakan, Tabrakan atau kejatuhan pesawat terbang, pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan, accidental damage (kecelakaan yang terjadi selama masa pembangunan) dll.

PENGECUALIAN RISIKO.
Pengecualian risiko dalam Asuransi Contractors All Risks ini, terdiri dari 3 bagian, yaitu:
A.  Pengecualian Umum (General Exclusion)
B.  Pengecualian Section I : Material Damage
C.  Pengecualian Section II : Third Party Liability

A.       Pengecualian Umum (General Exclusion).
Pengecualian ini berlaku secara umum, jadi artinya pengecualian ini berlaku baik untuk Section I : Material Damage maupun untuk Section II : Third Party Liability, yaitu:
Kerugian atau Kerusakan atau Tanggung Jawab menurut hukum terhadap pihak ke III :
1.      Akibat langsung maupun tidak langsung adanya :
a.      Perang, invasi musuh, Revolusi, serangan musuh.
b.      Mutiny, Riot, Strike, Civil Commotion
c.      Confiscation, Nationalization.
d.     Kerusakan yang diakibatkan leh Lawfully constituted authority.
e.      Reaksi Nuclear, Radioactive contamination.
2.     Kesengajaan yang dilakukan oleh Tertanggung.
3.    Penghentian pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya.
Pengecualian ini berlaku untuk penghentian pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya dan pengecualian ini berlaku mulai sejak penghentian pekerjaan proyek tersebut dilakukan.

Maksudnya : apabila adanya penghentian pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya, dikarenakan alasan apapun, Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang terjadi pada proyek pembangunan tersebut

B.       Pengecualian Section I : Material Damage.

1.      Deductible.
Deductible adalah suatu jumlah tertentu yang menjadi tanggungan si Tertang-gung dalam setiap kerugian/kerusakan yang terjadi.
Penetapan Deductible ini bertujuan untuk :
a.       Agar Tertanggung lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
b.      Menghindari klaim-klaim yang kecil, yang mana kemungkinan biaya pengurusan lebih besar dari nilai kerugian yang terjadi.
c.       Mengurangi kontribusi pembayaran premi (Deductible tinggi à Premi rendah)

Besarnya penetapan Deductible:
Penetapan Deductible dalam asuransi Konstruksi ini dibedakan sebagai berikut :
a.       Untuk risiko-risiko yang bersifat Catastrophe (Act of God)
misalnya : Gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dll. (Major Perils), dikenakan deductible besar.
b.      Untuk risiko-risiko yang bersifat biasa/umum yang disebut sebagai Minor Perils, dikenakan deductible lebih kecil dari item (a) diatas.

2.      Consequential Loss.
Konsekwensi dari Kerugian/kerusakan sebagai akibat dari kegagalan proyek pemba-ngunan konstruksi.
Konsekwensi kerugian tersebut bisa terjadi dalam :
a.       Advance or Delayed Profit.
Dalam suatu proyek pembangunan gedung, misal Restaurant, pemilik menginginkan bangunan tersebut harus sudah selesai dan dapat ber-operasi pada tanggal tertentu. Namun karena sesuatu hal pembangunan gedung Restaurant tersebut menjadi terlambat, dengan adanya keterlam-batan ini maka si Pemilik akan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang seharusnya diterima apabila bangunan tersebut telah siap pada waktunya. Kerugian inilah yang dimaksudkan.

b.      Additional & Prolonged Interest Charges & Loss of Use of Capital.
Adalah untuk bangunan-bangunan akan diperjualkan atau yang telah dijual sebelum proyek pembangunan dimulai, tetapi proyek pembangunan tersebut mengalami keterlambatan baik karena adanya kerugian/ kerusakan yang terjadi atau sebab-sebab lain, karena adanya keterlam-batan tersebut maka:

   I.      Penjualan gedung-pun menjadi terlambat pula atau,
II.      Bagi  yang sudah melakukan pembayaran atas gedung tersebut menjadi batal, sehingga uang tersebut harus dikembalikan, kerugian inilah yang dimaksudkan.

c.    Increased cost of unbuilt portion of the works.
Adalah peningkatan biaya-biaya pembangunan atas bagian pembangunan yang belum diselesai, hal ini dikarenakan adanya faktor inflasi, sehingga kontraktor tidak dapat meneruskan pembangunan tersebut dan berakibat penyelesaian pem-bangunan tersebut terlambat.

d.   Additional cost of working.
adalah biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk mempercepat penyelesaian proyek pembangunan yang terlambat sebagai akibat adanya kerugian/kerusakan pada masa pembangunan, agar dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.

e.    Fines & Penalties.(Denda dan Hukuman)
kadangkala konstraktor diminta untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada Pemilik proyek apabila proyek pembangunan mengalami keterlam-batan penyelesaian dalam waktu yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam kontrak kerja.

Misal : dalam kontrak pembangunan bangunan Rumah sakit disebutkan bahwa pembangunan akan selesai dan diserah-terimakan pada tanggal 10 Agustus 2002, apabila terjadi keterlambatan, maka pada Kontraktor akan dikenakan Penalties sebesar 0.5% dari nilai kontrak untuk setiap harinya.

3.      Wear & Tear, Corrosion, Oxidation, Deterioration due to lack of use and normal atmospheric conditions.
Pengecualian atas kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh cuaca, karat, oksidasi atau perubahan karena kurang dipergunakan .

4.      Air craft, Water craft, Hover craft.
Pengecualian ini dikarenakan benda-benda tersebut diatas adalah obyek pertanggungan Aviation Insurance atau Marine Hull Insurance.

5.      Mechanically Propeled Vehicle.
Kendaraan bermotor yang mendapat izin untuk dipergunakan dijalan umum, dikecuali-kan dari pertanggungan ini karena kendaraan tersebut adalah obyek pertanggungan Kendaraan Bermotor.
6.      Uang, Meterai, surat berharga lainnya.
Pengecualian ini dikarenakan benda-benda tersebut diatas adalah obyek pertang-gungan untuk Money Insurance yaitu Cash in safe Insurance.

7.      Mechanical & Electrical Breakdown.

8.      Defective Design, Plan, Specification or Advice,

9.      Defective Workmanship of Materials.

10.  Unexplained Shortage.
Pengecualian ini mengecualikan kehilangan/kekurangan dari bahan bangunan yang baru diketahui ketika diadakan inventarisasi, sedangkan kehilangan yang dijamin oleh polis ini adalah kehilangan tersebut harus dapat dibuktikan tanggal terjadinya dan sebab-sebab kehilangan tersebut.

11.  Vibration, Weakening of support (getaran).
Jaminan polis mengecualikan segala kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat adanya getaran yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan proyek tersebut.

12.  Bagian pekerjaan yang telah diserahkan atau yang telah dipergunakan oleh Pemilik.
Bagian dari pekerjaan yang telah diserahkan kepada dan/atau dipergunakan oleh Pemilik/Owner, maka Penanggung tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerusakan yang terjadi pada bagian yang telah diserahkan/diper-gunakan oleh pemilik tersebut.

C.       Pengecualian untuk Section II : Third Party Liability.
1.      Deductible.
Deductible adalah suatu jumlah tertentu yang menjadi tanggungan si Tertang-gung dalam setiap kerugian/kerusakan yang terjadi. Deductible ini hanya dikenakan khusus untuk kerugian Property Damage /Kerusakan barang saja, sedangkan untuk Bodily Injury/Cacad Badan tidak dikenakan deductible.

2.      Kecelakaan dan/atau Cidera badan atas Karyawan Tertanggung.
Karena hal ini menjadi obyek pertanggungan untuk ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja) atau Workmen Compensation Act (WCA)

3.      Property in Care, Custody & Control by Insured.
Semua harta benda yang dimiliki, dibawa dan dibawah pengawasan Tertang-gung atau para karyawan/pekerja (Care, Custody & Control) tidak dapat dijamin dalam section ini, karena jaminan ini hanya ditujukan untuk kerugian/ kerusakan harta benda yang dimiliki oleh pihak ke-III.

4.      Pekerjaan itu sendiri.
Pekerjaan itu sendiri telah dijamin dibawah section I dan jaminan itu termasuk juga kelalaian Tertanggung yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerusakan atas pekerjaan itu sendiri dan oleh karena itu Penanggung akan memberikan ganti-rugi untuk perbaikkan dari kerusakan itu, tetapi tidak untuk kerugian sebagai akibat dari kerusakan tersebut (consequential Loss).

5.      Kejelekan bahan dan kejelekan penyelesaian pekerjaan itu sendiri oleh Tertanggung.
(Defective property supply or defective work executed by the insured).
6.      Kendaraan Bermotor yang mempunyai izin untuk digunakan dijalan umum.

7.      Vibration, Weakening of support (getaran).
sebagai akibat adanya getaran yang ditimbulkan oleh pembangunan proyek tersebut.
Share:

Labels

News (618) Clause (338) aamai (95) Artikel Afrianto (78) LSPP (76) Soal AAMAI (72) Buku (66) Engineering Clause (60) OJK (59) AAAIK (58) C Clause (55) A Clause (44) P Clause (43) S Clause (37) Soal Jawab (37) D Clause (35) Banjir (31) 102 (28) R Clause (28) Clause Liability (27) CAR Clause (26) Istilah (26) 101 (25) E Clause (25) Pengetahuan (25) 103 (24) L Clause (23) Praktek Bisnis (23) Klausul (22) Marine Cargo (22) liability insurance (21) pengertian (21) reasuransi (21) Headline (20) asuransi kebakaran (20) I Clause (19) Risk Management (18) Clause PAR (17) F Clause (17) M Clause (17) B Clause (16) Clause Property (15) Syariah (15) Marine Hull (14) Prinsip Asuransi (14) asuransi syariah (14) Asuransi Mikro (13) 201 (12) N Clause (12) O Clause (12) Surety Bond (12) cargo (12) klaim (12) pengantar asuransi kerugian komersil (12) 104 (11) Clause Marine (11) Motor Car (11) 303 (10) Asuransi kendaraan bermotor (10) Hukum Asuransi (10) PA (10) asuransi kecelakaan diri (10) asuransi personal (10) prosedur klaim (10) Jasindo (9) KOMPAS001 (9) Magang Beasiswa (9) contractor (9) hull (9) BPJS (8) Business Interruption (8) dikecualikan (8) micro insurance (8) perluasan jaminan (8) 108 (7) BUMN Reasuransi (7) Directors’ And Officers’ Liability (7) FAQ OJK (7) Insurance Day (7) Jiwasraya (7) Merger (7) Peringkat Asuransi (7) Risk Management Calculations (7) erection (7) fidelity (7) kebongkaran (7) pengirimanuang (7) Bali Rendezvous (6) Engineering (6) Maritime Convension (6) Regulasi (6) dijamin (6) penyimpananuang (6) 106 (5) Asuransi Kredit (5) Asuransi Pertanian (5) Broker (5) Case Study (5) IGTC (5) LEG Clause (5) objek pertanggungan (5) polis (5) premi (5) 107 (4) Asuransi Ternak (4) Benefit (4) CGI (4) Contoh (4) Gempa (4) Money Insurance (4) Nelayan (4) Online Marketing (4) Perlindungan Konsumen (4) Produk (4) Sejarah (4) Survey Report (4) brand (4) investasi (4) jenis (4) jenis jaminan (4) limit pertanggungan (4) marketing (4) Asuransi Perjalanan (3) BJPS (3) Bencana (3) CPM / HE (3) Chubb (3) Contractor Plant and Machinery (3) Deductible BI (3) Forwarder Liability (3) G Clause (3) Hukum Dagang (3) Hukum Ketenagakerjaan (3) ICC 1982 (3) ICC 2009 (3) Iklan (3) Incoterms (3) Kendaraan (3) Maipark (3) Pesawat (3) Professional Indemnity (3) Prudential (3) Sinar Mas (3) asuransi properti (3) hukum (3) periode pertanggungan (3) public liability (3) struktur polis (3) Asuransi Jiwa Jaminan (2) Asuransi Politik (2) Asuransi Sosial (2) Asuransi Tanaman (2) Bank Garansi (2) Bukopin (2) Bumi Asih (2) Clause Motor Car (2) Custom Bond (2) Fronting Company (2) GDEAI (2) Galeri Foto (2) Great Eastern (2) H Clause (2) Hukum Perdata (2) Kebijakan (2) Khusus (2) Kurikulum Asuransi (2) Market (2) Opini (2) PMA (2) PSAK 62 (2) Personal Accident (2) Perusahaan atau Korporasi (2) Professional Liability (2) RSKKNI (2) Rangkuman (2) Reportase (2) SPPA (2) Sertifikasi Agen (2) Soal (2) Stockthroughput (2) Undang-undang (2) asuransi tradisional (2) aturan pemerintah (2) danaACA (2) dokumen pendukung (2) ganti rugi (2) harga pertanggungan (2) ifrs (2) indemnity (2) ketentuan (2) kontribusi (2) liability (2) perkecualian (2) product liability (2) rating (2) risiko (2) sharing (2) subrogasi (2) 105 (1) 202 (1) 302 (1) 304 (1) 401 (1) AXA Mandiri (1) Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (1) Asuransi Migas (1) Asuransi Parkir (1) Asuransi Petani (1) Asuransi Peternak (1) BRI (1) BTN (1) Badai Sandy (1) Banker Clause (1) Boiler and Pressure Vessel (1) Bosowa (1) Bringin Life (1) Bumiputera Life (1) Burglary Insurance (1) Cakrawala Proteksi (1) Cigna (1) Ciputra (1) Commonwealth Life (1) Contractor Allrisk (1) Daftar Perusahaan Asuransi (1) DanaGempa (1) DanaRumah (1) Dayin Mitra (1) Ekspor (1) Electronic Equipments (1) Emiten (1) Energi (1) Engineering Fee (1) Erection Allrisk (1) FPG Indonesia (1) File Insurance (1) Financial Planning (1) Forum Diskusi (1) Haji (1) Hanwha Life (1) Himalaya (1) IPO (1) ISO 31000 (1) InHealth (1) Insurance Act 2015 (1) Izin Usaha (1) J Clause (1) JKN (1) Jokowi (1) KOMPASANGGI (1) KOMPASMEGA (1) Kanker (1) Kebakaran (1) Kelas Konstruksi (1) Kilasdunia (1) Kinerja Asuransi Umum (1) Korupsi (1) Kupasi (1) LPS (1) Lloyd's (1) Loss Limit (1) Manulife (1) Medi Plus (1) Media Asuransi (1) Mitra Maparya (1) Multifinance (1) NMA (1) Obamacare (1) P&I (1) P&I Insurance (1) PAYDI (1) PSKI (1) Pailit (1) Pasar Senen (1) Penerbangan (1) Pertambangan (1) Perubahan Iklim (1) Powerpoint (1) Pungutan OJK (1) RBC (1) Ritel (1) SDM (1) Sadar Asuransi (1) Sengketa Asuransi (1) Slide (1) asuransi warisan (1) aturan (1) bapepam-lk (1) biaya (1) biro klasifikasi (1) business (1) definisi (1) fungsi asuransi (1) insurable interest (1) jaminan (1) judi (1) kapal (1) komposisi (1) kurs valas (1) kyc (1) laik (1) manfaat asuransi (1) modifikasi (1) ownrisk (1) pemasaran (1) penutupan asuransi (1) perlengkapan tambahan (1) product guarantee (1) proximate cause (1) sistem pemasaran asuransi (1) strategi pemasaran (1)

Blog Archive

Kurs Bank Central Asia (BCA)

Recent Posts