Akademi Asuransi

Amanah UU Perasuransian Di Balik Molornya Pembentukan LPPP

Hampir 4 tahun tenggat waktu pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP) terlewati. Sesuai dengan amanat Pasal 53 ayat 4 UU No. 40/2014 tentang Perasuransian seharusnya lembaga yang bertugas menjamin polis asuransi ini sudah terbentuk maksimum pada tahun 2017. Namun demikian, hingga saat ini progresnya pun masih menyisakan misteri.

Pada sisi lain, pelaku industri asuransi baik umum maupun jiwa mendesak agar lembaga tersebut segera dibentuk di tengah sejumlah kasus keuangan perusahaan asuransi yang mendera dan rendahnya tingkat penetrasi industri asuransi nasional. Keberadaan LPPP ini diharapkan dapat memberikan jaminan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berasuransi karena ada lembaga khusus yang akan memberikan jaminan pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Selama LPPP belum terbentuk, maka ketentuan penjaminan bagi pemegang polis sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi melalui dana jaminan. Bila perusahaan asuransi bangkrut dan tidak mampu membayar kewajibannya, nasabah akan dirugikan sehingga berdampak buruk terhadap citra industri asuransi secara keseluruhan.

Saat menjadi pembicara dalam acara Insurance Outlook 2021 yang diselenggarakan Media Asuransi pada 17 Desember 2020, Kepala Departemen IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah mengungkapkan, pada dasarnya pembentukan LPPP masih dalam proses pembahasan intensif antar pihak terutama terkait dengan kriteria peserta dan skema iurannya. Pembentukan lembaga ini, jelasnya, dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu terjadinya moral hazard. “OJK sangat support karena ini ekspektasi masyarakat luas. Tapi kita tidak mau awal-awal pembentukan akan memicu terjadinya moral hazard. Kami ingin menjaga hal-hal seperti itu,” ungkapnya.

Menurutnya, ketentuan dan keanggotaan dalam lembaga ini harus adil atau fair sehingga tidak bisa disamaratakan. “Kan enggak mungkin loss stroom, semua boleh jadi anggota, bayar preminya sama tapi risikonya berbeda,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu, mengaku sejak tahun 2018, AAJI sudah dilibatkan dalam proses diskusi pembentukan LPPP. Saat itu, AAJI sudah mengusulkan supaya proses pembentukan LPPP ini dapat dilakukan secara cepat, maka pembentukan LPPP dimasukkan ke dalam revisi UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Harapannya LPS tidak hanya menjamin perbankan, tapi juga asuransi. Tentu saja ada aturan yang bisa kita usulkan. Artinya, dana yang sudah terkumpul dari perbankan jangan disatukan dengan yang asuransi agar fair,” jelasnya dalam program Medas Talks di TVAsuransi, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, keberadaan LPPP ini sudah sangat mendesak tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah sendiri. Pasalnya, bagi pemerintah akan relatif mudah menutup perusahaan asuransi jika ada LPPP. Melalui LPPP ini, pemerintah juga dapat berfungsi sebagai mediator yakni polis-polis yang sehat dari sebuah perusahaan asuransi yang mau tutup atau bangkrut bisa di-switch ke perusahaan asuransi lainnya. “Jadi tidak ada dana yang mesti dikeluarkan LPPP nantinya. Jadi ini adalah langkah exit yang baik bagi pemerintah, pemegang polis, dan tentunya perusahaan asuransi.”

Togar menduga, molornya pembentukan LPPP ini disebabkan oleh adanya ketentuan di UU Perasuransian yang menyebutkan semua perusahaan asuransi wajib menjadi anggota LPPP. Terlebih saat ini ada beberapa perusahaan asuransi yang bermasalah dan masalahnya tidak kecil. “Jadi kalau perusahaan bermasalah ini dimasukkan ke dalam LPPP, maka LPPP bisa langsung bangkrut,” ujarnya.

Oleh karena itu, AAJI mengusulkan agar perusahaan yang menjadi anggota LPPP harus memiliki kriteria seperti laba selama 3 tahun berturutturut dan tingkat RBC di atas 120 persen. Penetapan iuran juga harus berdasarkan risiko dari perusahaan. Selain itu, jelasnya, tidak semua produk bisa dimasukkan ke dalam LPPP seperti produk unitlink yang memiliki dua unsur yaitu proteksi dan investasi. Menurutnya, unsur investasi tidak bisa dimasukkan ke dalam LPPP karena risiko investasinya ada di pemegang polis bukan di perusahaan.

Menurut Togar, usulan-usulan yang disampaikan oleh AAJI tersebut didasarkan dari hasil kajian dan benchmarking di negara lain seperti Hong Kong, Kanada, Malaysia, dan Thailand.

Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Dody AS Dalimunthe, juga berpandangan bahwa keberadaan LPP ini penting dalam rangka meyakinkan calon tertanggung sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat secara luas untuk berasuransi. Praktik yang sama juga telah berjalan di industri perbankan melalui LPS dan terbukti efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menabung.

Namun demikian, persoalan mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembentukan LPPP ini adalah bagaimana penentuan keanggotaan, skema iuran, dan produk yang ditanggung. Dari sisi keanggotaan, Dody meminta agar seharusnya hanya perusahaan sehat yang menjadi anggota, sehingga potensi terjadinya moral hazard dapat diminimalkan.

Akan tetapi, bila semua perusahaan asuransi harus menjadi anggota maka perlu dibuat kriteria tertentu untuk membedakan besaran iuran. “Kami mengusulkan perusahaan yang sehat agar potensi dia bermasalah ke depan itu kecil. Ini bukan sekadar upaya untuk menalangi perusahaan yang bermasalah tapi upaya untuk meningkatkan confident level pelaku usaha dan juga menjaga kepentingan masyarkat. Jadi lebih kepada preventive action,” tegasnya.

President Director PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Sancoyo Setiabudi, mengakui bahwa pembentukan LPPP bukan hal mudah. Menurutnya, dibutuhkan sistem dan mekanisme yang bisa memberikan keseimbangan bagi semua kepentingan baik kepentingan nasabah, pemerintah, maupun perusahaan asuransi. “Contoh paling sederhana adalah penetapan premi. Premi itu hendaknya adequate untuk LPPP untuk memberikan proteksi, tapi pada saat yang sama juga tidak memberatkan perusahaan asuransi dan nasabah. Dan juga bagaimana menerjemahkan tingkat kesehatan perusahaan asuransi ke dalam rate premi dimaksud. Tentunya tidak adil apabila rate preminya dipukul rata untuk setiap perusahaan asuransi,” katanya kepada Media Asuransi.


Titik Terang

Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan titik terang proses pembentukan LPP ini mulai terkuak. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Adi Budiarso, mengungkapkan bahwa pembentukan LPPP akan dimasukkan ke dalam RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. RUU yang bersifat sapu jagad alias omnibus law di sektor keuangan ini kabarnya sudah masuk Prolegnas 2021 dan diharapkan bisa disahkan sebelum akhir tahun ini.

Menurut Adi, molornya pembentukan LPPP selama ini lantaran adanya prerequisite yang harus dipenuhi, yakni pembentukan LPPP perlu memperhatikan kondisi industri perasuransian yang secara komperehensif perlu di-asses dari sisi kesehatan dan kesiapan. “Di samping waktu yang tepat tapi juga kesiapan kita untuk membentuk LPPP sendiri. Pembentukan LPPP idealnya dilakukan saat sistem perasuransian kita sudah siap untuk pembentukan itu dan ini tentu membutuhkan waktu. Kami melihat saat ini waktu yang tepat, kita sudah studi, kajian, audiensi dengan pelaku bisnis, akademisi, dan juga sudah melakukan benchmarking,” katanya di program Medas Talk TVAsuransi, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan hasil kajian dan pendalaman yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait lainnya, terang Adi, pemerintah telah memiliki opsi-opsi yang akan ditawarkan untuk disepakati bersama dalam pembahasan dengan parlemen. “Salah satu opsinya apakah LPPP akan dilekatkan di LPS atau mungkin bisa juga opsi lain dengan membangun secara terpisah. Apakah post funded atau pre funded? Terkait produk, ada opsi komperehensif atau sederhana,” jelasnya.

Untuk saat ini, Adi mengaku belum bisa menyampaikan secara detail model dari bentuk LPPP tersebut. Namun demikian, secara umum dia menegaskan bahwa tujuan pembentukan LPPP adalah untuk meningkatkan trust kepada sistem perasuransian secara keseluruhan sehingga seharusnya industri yang

menjadi peserta adalah industri yang sehat dan memenuhi kriteria perundangan.

Di pihak lain, anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengaku hingga saat ini DPR belum menerima draf RUU terkait pembentukan LPPP. Oleh karena itu, pihaknya belum mengetahui konsep dan model dari LPPP yang akan diusulkan pemerintah. Lebih lanjut, Misbakhun menyayangkan proses pembentukan LPPP yang molor hingga 3 tahun lebih. “Kita lihat sampai sekarang belum terbentuk. Artinya pemerintah masih belum melihat ini sebagai suatu kebutuhan,” tegasnya.

Menurutnya, pembentukan LPPP merupakan bagian dari reformasi yang perlu segera diwujudkan untuk memberikan penguatan kepada sektor IKNB dan meningkatkan gairah di sektor industri asuransi baik untuk pemegang polis maupun perusahaan asuransi. “LPPP ini produk dari inisiatif pemerintah, terkait draf dan isinya itu kewenangan penuh pemerintah untuk melakukan penyusunan. Apapun itu isi produknya seperti apa, sepenuhnya pemerintah yang tahu,” tegasnya.

Berbagai usulan industri asuransi terkait model dan bentuk LPPP tampaknya sudah ditangkap dan menjadi perhatian pemerintah yang terakomodasi dalam opsi-opsi yang akan ditawarkan dan disepakati bersama dengan parlemen. Namun demikian, terkait dengan cepat atau lambat proses pembahasannya. Apakah pembentukan LPPP ini masih akan molor lagi? Semunya tergantung bagaimana proses pembahasan di parlemen, terlebih dalam RUU omnibus law sektor keuangan ini tidak hanya sektor asuransi yang dibahas tetapi juga sektor perbankan, pasar modal, dan pembiayaan. Achmad Aris

Share:

Pengertian Representation dan Warranties



REPRESENTATION 

adalah pernyataan lisan atau tertulis yang dibuat selama negosiasi untuk suatu kontrak baik mengenai fakta-fakta penting(Material Facts) atau tidak, pernyataan harus sungguh-sungguh benar (Substantially True) atau benar menurut keyakinan terbaik dari calon Tertanggung.


WARRANTIES

adalah suatu janji yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Tertanggung, jadi Warranty ini adalah subsider terhadap perjanjian pokok, bila dilanggar maka pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut gati rugi.

Dalam perjanjian asuransi, Warranty merupakan persyaratan bersifat fundamental dan bila tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan dapat menyangkal kontrak.


Warranty adalah jaminan bahwa :

-.   Sesuatu akan dilakukan, atau

-.   Sesuatu tidak akan dilakukan, atau

-.   Suatu fakta tertentu ada, atau

-.   Suatu fakta tertentu tidak ada.


Oleh sebab itu, Warranty dalam kontrak asuransi merupakan syarat fundamental terhadap kontrak yang bersangkutan dan memberi pihak Penanggung hak untuk menolak kontrak tersebut. Apabila hal ini dilanggar oleh Tertanggung, maka Asuradur dapat menolak tanggung jawab atas suatu kerugian.


Tujuan Penanggung menetapkan / memberlakukan Warranties:

a.    Untuk menjamin bahwa Tertanggung menjaga atau mengelola dengan baik pokok pertanggungan.

contoh : Dalam Asuransi Kebakaran dapat diberlakukan Warranty bahwa sampah-sampah harus dibersihkan/disingkirkan setiap lepas jam kerja.

b.    Untuk menjamin bahwa risiko-risiko lebih besar tertentu tidak akan ditimbulkan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Penanggung, karena premi yang telah diperhitungkan atau dibebankan berdasarkan pada fakta bahwa risiko-risiko lebih besar tidak ada

contoh : Dalam asuransi Kebakaran dapat diberlakukan Warranty bahwa tidak ada minyak-minyak yang berbahaya disimpan melebihi jumlah tertentu pada bangunan/pabrik yang dipertanggungkan.


Warranty  dibagi dalam 2(dua) jenis, yaitu :

a. Express Warranty. adalah suatu warranty atau ketentuan yang dicantumkan didalam polis.  misal : Warranty Payment Clause dll.

b. Implied Warranty. adalah suatu warraty atauketentuan yang tidak secara tegas tertulis atau dinyatakan dalam polis. misal : kapal harus dalam keadaan laik laut.


Oleh: Ign. Rusman, sumber: E-Learning IGTC

Share:

Bagaimana Mengajukan Sengketa Asuransi di BMAI?

Sengketa asuransi muncul biasanya ketika terjadi penolakan klaim, baik itu penolakan pembayaran ganti rugi, maupun penolakan liability asuransi atau tanggung jawab perusahaan asuransi. Dalam polis asuransi, biasanya terdapat bagian yang menjelaskan mengenai metode penyelesaian sengketa, baik itu mellaui BMAI maupun BANI.

Penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbirtase Asuransi Indonesia dilakukan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

Tahap 1 - Mediasi

Permohonan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang diterima oleh BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaian sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau Pemegang Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon).

Tahap 2 - Ajudikasi

Bila Sengketa Klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui proses Mediasi (Tahap 1), maka Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Sengketa ini akan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI.

Tahap 3 - Arbitrase

Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi dilakukan proses Arbitrase. Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.


Pelayanan mediasi dan adjudikasi diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Untuk pelayanan arbitrase, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 2,500,000 dan biaya pelayanan arbitrase yang berbeda-beda sesuai nilai penggantian.

Untuk  Mediasi dan Ajudikasi, nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengketakan tidak melebihi Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per klaim untuk asuransi kerugian/umum dan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per klaim untuk asuransi jiwa atau Asuransi jaminan sosial. Di luar itu, sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase.

Share:

Perbedaan Adjudikasi dan Arbitrase

Dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi & Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dikenal tiga tahap penyelesaian sengketa, yaitu Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase. Setiap persengketaan dalam pengadilan maupun badan arbitrase, selalu ditawarkan mediasi terlebih dahulu dengan harapan para pihak yang bersengketa dapat berdamai. Mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan ditangani oleh mediator. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan masuk tahap kedua yaitu adjudikasi. Jika tahap kedua tidak disetujui oleh pemohon, maka barulah masuk ke tahap ketiga, yaitu arbitrase. 

Nah, banyak pihak bertanya, apa sih adjudikasi itu? Apa bedanya dengan Arbitrase? Adjudikasi mirip dengan Arbitrase namun dengan perbedaan sebagai berikut:

  • Arbitrase melibatkan semua pihak yang terikat dengan perjanjian Arbitrase. Sedangkan dalam Adjudikasi hanya konsumen ritel dengan klaim kecil yang bisa menjadi pemohon (penggugat) dan yang menjadi pihak termohon (tergugat) adalah penyedia jasa keuangan/ lembaga jasa keuangan;
  • Arbitrase tidak ada daluwarsa gugatan selain yang diatur dalam hukum perdata, sedangkan pengajuan permohonan Adjudikasi dibatasi hanya paling lama 30 hari setelah para pihak menandatangani perjanjian Adjudikasi yang dibuat paling lambat 30 hari setelah Mediasi yang ditempuh para pihak mengalami kegagalan mencapai perdamaian;
  • Arbiter dipilih oleh para pihak, sedangkan Adjudikator dipilih oleh Pengurus BMAI/BANI;
  • Dalam persidangan Arbitrase ada pengajuan replik dan duplik, sedangkan dalam Adjudikasi hanya sampai kepada jawaban (tanggapan termohon/ tergugat terhadap tuntutan pemohon/ penggugat) saja;
  • persidangan Arbitrase dimaksudkan untuk mencari fakta-fakta hukum, sedangkan Adjudikasi hanya fakta umum saja;
  • Arbiter memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) jika diberikan kewenangan tersebut oleh para pihak, sedangkan Adjudikator harus memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan saja;
  • putusan Arbitrase adalah final dan mengikat, sedangkan putusan Adjudikasi baru memiliki sifat final dan mengikat apabila pemohon (penggugat) yang nota bene adalah konsumen menerima putusan tersebut;

Share:

Dokumen Trade Credit Insurance (TCI) atau Askredag

Trade Credit Insurance (TCI) atau Asuransi Kredit Dagang (Askredag) adalah asuransi yang memberikan proteksi atas Account Receivable (Piutang dagang) dari resiko tidak dapat tertagih (Non Payment) yang disebabkan oleh commercial risk maupun maupun political risk.

Berikut ini adalah beberapa dokumen yang diperlukan agar asuransi dapat memproses permintaan penutupan TCI atau askredag:

Application Form

Setipa asuransi memiliki application form tersendiri. Secara umum, application form ini berisi pertanyaan mengenai:
  • Besar Insurable Turnover (Penjualan secara open account/ kredit) selama tiga tahun terakhir, bukan Gross Turnover (Penjualan keseluruhan : pembayaran secara cash, LC)
  • Pengalaman Bad Debt selama 3 tahun terakhir
  • 10 nama Buyer baik export dan domestic atau export saja,
  • Lengkap nama perusahaannya (PT/CV), alamat lengkap dan detail termasuk PO Box serta no yang bisa dihubungi
  • TOP (Payment Term) yang diberikan kepada masing-masing buyer
  • Penjualan secara open account masing-masing buyer selama 1tahun
  • Credit Limit yang diajukan untuk masing-masing buyer sesuai dengan TOP/Payment Term nya

Payment History

Minimal 6 bulan sd 12 terakhir untuk masing-masing buyer yang akan diasuransikan. Biasanya asuransi memiliki batasan untuk melakukan penelitian terhadap semua buyer. Nah, rata-rata si hanya mampu untuk menganalisa 10 buyer terbesar.

Aging Report dari masing-masing buyer yang diajukan juga harus dikirimkan. Anda perlu meminta form Payment history dan aging report ke asuransi yang Anda inginkan.
 
Di bawah ini adalah New Business Prospect Criteria sebagai dasar identifikasi yang layak dan juga comply dengan pihak Commercial Underwriting dan Risk Parameters kebanyakan asuransi:




Asuransi mana saja yang support trade credit insurance?

Kita bisa menyebutkan beberapa asuransi, yaitu:
  • Asuransi Sompo
  • Asuransi Sinar Mas
  • Asuransi Central Asia

Share:

Susunan Direksi ACA yang Baru

Siapa direktur baru ACA


Di pertengahan bulan Juni 2020, ada berita menggembirakan dari PT Asuransi Central Asia (ACA). Beberapa karangan bunga ucapan selamat berada di lobby gedung Wisma Asia. ACA memiliki direktur utama yang baru, yaitu Ibu Juliati Boddhiya. 

Berdasarkan website ACA (www.aca.co.id), susunan dewan direksi ACA yang lama adalah sebagai berikut:

 Direktur Utama          Teddy Hailamsah 
 Direktur   Juliati Boddhiya        
 Direktur   Arry Dharma
 Direktur   Debie Wijaya

Saat ini, Akademi Asuransi belum memiliki susunan direksi ACA yang baru. Artikel ini akan diupdate jika sudah ada susunan terbaru ACA yang definitif. Meski belum ada susunan direksi terbaru, Akademi Asuransi menyampaikan ucapan selamat untuk direktur utama, Ibu Juliati Boddhiya.

ACA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum. ACA berdiri sejak 29 Agustus 1956. Di awal berdirinya, ACA berkantor di Jalan Asemka No. 28 Jakarta. Kemudian sempat beberapa kali mengalami perpindahan sebelum akhirnya menetap di Wisma Asia, Jakarta sejak 1998 hingga sekarang.

Setelah lebih dari setengah abad (63 tahun) ACA tumbuh secara konsisten dan sudah memiliki 1 kantor pusat, 2 kantor pusat operasional, 41 kantor cabang, 22 kantor perwakilan, dan 4 kantor perwakilan Unit Layanan Asuransi Syariah (ULAS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga 2019, ACA memiliki 1.585 karyawan. 

ACA merupakan salah satu Perusahaan Asuransi Umum lokal dengan jumlah aset terbesar, di mana pada tahun 2018 mencapai Rp 9,40 triliun. Per 31 Desember 2018 permodalan yang dimiliki ACA mencapai Rp 4,49 triliun dan Rasio Pencapaian Solvabilitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar 205,54%, jauh melebihi batas minimal ketentuan pemerintah 120%.

Semoga, di tangan Ibu Juliati, ACA semakin maju dan berkembang. Sukses untuk Asuransi Central Asia.

Share:

Perbedaan Polis HE dan CPM

Sumber Gambar:  Ritchie Bros. Auctioneers

Banyak orang sering beranggapan bahwa antara HE dan CPM merupakan hal yang sama. Ada yang berkata bahwa keduanya itu asuransi yang sama, cuma beda nama. Namun benarkah demikian? Yuk kita ulas.

Heavy Equipment (HE)

HE merupakan akronim dari Heavy Equipment. Dari istilahnya, asuransi HE berarti asuransi yang menjamin risiko-risiko terhadap peralatan yang berat (heavy - equipment). Yup, benar. Heavy Equipment merujuk pada kendaraan heavy duty, yang didesain khusus untuk melakukan pekerjaan konstruksi, dan sebagian besar terkait dengan pekerjaan tanah / bumi. 

Polis Asuransi Heavy Equipment tidak memiliki wording yang standar, alias tailor made. Semua asuransi bisa membuat wording Heavy Equipment dengan jaminan a-la mereka. Karena itu, jaminannya bisa sangat luas maupun sangat standar. Kebanyakan, polis HE merupakan named-perils policy; hanya menjamin risiko-risiko yang disebutkan dalam polis. Anda perlu membaca wordingnya sebelum menyimpulkan luas jaminan polis HE Anda.

Seperti halnya asuransi kendaraan bermotor, umumnya periode asuransinya satu tahun. Para owner dari alat berat berpikir bahwa dipakai dalam proyek atau tidak tetap ada risiko. Makanya yaudah diasuransikanlah setiap tahun dan secara terus menerus diperpanjang.

Hal yang mencolok berbeda adalah pada basis of indemnity / basis of settlement ketika terjadi klaim. Dalam polis HE, baik partial loss maupun total loss menggunakan market value. Market Value secara teori berarti harga unit yang sudah terkena depresiasi alias penyusutan (NRV - Depresiasi). Efeknya, pada setiap perbaikian yang dilakukan akan memperhitungkan depresiasi sehingga nilai ganti rugi yang diterima oleh tertanggung tidak maksimal.


Contractor's Plant & Machinery (CPM)

Dari namanya, polis CPM menjamin risiko-risiko yang terjadi pada kendaraan dan mesin-mesin yang digunakan oleh kontraktor. Dari segi interest insured, CPM dan HE menjamin objek pertanggungan yang sama. Meski demikian, polis CPM ini didesain untuk menjamin perlengkapan, kendaraaan, atau mesin yang digunakan dalam sebuah proyek konstruksi. 

Contractor's Plant and Machinery Insurance memiliki wording standard dari Munich-Re. CPM merupakan polis all risk. Dalam polis all risk, yang perlu Anda lihat sebagai nasabah adalah pengecualian-pengecualian polis tersebut. Pastikan saja bahwa pengecualian polis tersebut tidak bertentangan dengan jenis proyek yang sedang Anda kerjakan.

Periode polis CPM bisanya mengikuti periode konstruksi yang diperjanjikan antara kontraktor dan pemilik proyek. Karenanya, tidak jarang Anda akan menemui polis CPM yang periodenya dua sampai tiga tahun. Jika pekerjaannya melebihi time schedule, maka Anda bisa mengajukan perpanjangan periode asuransi. Ini hal yang wajar. 

Dalam polis CPM standar munich re wording, dasar penyelesaian ganti ruginya adalah New Replacement Value (NRV) untuk partial loss. Jadi, perbaikan atau penggantian spare part yang terjadi akan menggunakan harga baru, lengkap dengan biaya pengiriman, pajak pengiriman,  cukai, biaya pemasangan, dan lain-lain. Meski demikian, untuk total loss, penggantian kerugian tetap memperhitungkan nilai depresiasi.

Nahh, itulah perbedaan antara polis HE dan CPM. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya.

Share:

Labels

News (618) Clause (338) aamai (95) Artikel Afrianto (78) LSPP (76) Soal AAMAI (72) Buku (66) Engineering Clause (60) OJK (59) AAAIK (58) C Clause (55) A Clause (44) P Clause (43) S Clause (37) Soal Jawab (37) D Clause (35) Banjir (31) 102 (28) R Clause (28) Clause Liability (27) CAR Clause (26) Istilah (26) 101 (25) E Clause (25) Pengetahuan (25) 103 (24) L Clause (23) Praktek Bisnis (23) Klausul (22) Marine Cargo (22) liability insurance (21) pengertian (21) reasuransi (21) Headline (20) asuransi kebakaran (20) I Clause (19) Risk Management (18) Clause PAR (17) F Clause (17) M Clause (17) B Clause (16) Clause Property (15) Syariah (15) Marine Hull (14) Prinsip Asuransi (14) asuransi syariah (14) Asuransi Mikro (13) 201 (12) N Clause (12) O Clause (12) Surety Bond (12) cargo (12) klaim (12) pengantar asuransi kerugian komersil (12) 104 (11) Clause Marine (11) Motor Car (11) 303 (10) Asuransi kendaraan bermotor (10) Hukum Asuransi (10) PA (10) asuransi kecelakaan diri (10) asuransi personal (10) prosedur klaim (10) Jasindo (9) KOMPAS001 (9) Magang Beasiswa (9) contractor (9) hull (9) BPJS (8) Business Interruption (8) dikecualikan (8) micro insurance (8) perluasan jaminan (8) 108 (7) BUMN Reasuransi (7) Directors’ And Officers’ Liability (7) FAQ OJK (7) Insurance Day (7) Jiwasraya (7) Merger (7) Peringkat Asuransi (7) Risk Management Calculations (7) erection (7) fidelity (7) kebongkaran (7) pengirimanuang (7) Bali Rendezvous (6) Engineering (6) Maritime Convension (6) Regulasi (6) dijamin (6) penyimpananuang (6) 106 (5) Asuransi Kredit (5) Asuransi Pertanian (5) Broker (5) Case Study (5) IGTC (5) LEG Clause (5) objek pertanggungan (5) polis (5) premi (5) 107 (4) Asuransi Ternak (4) Benefit (4) CGI (4) Contoh (4) Gempa (4) Money Insurance (4) Nelayan (4) Online Marketing (4) Perlindungan Konsumen (4) Produk (4) Sejarah (4) Survey Report (4) brand (4) investasi (4) jenis (4) jenis jaminan (4) limit pertanggungan (4) marketing (4) Asuransi Perjalanan (3) BJPS (3) Bencana (3) CPM / HE (3) Chubb (3) Contractor Plant and Machinery (3) Deductible BI (3) Forwarder Liability (3) G Clause (3) Hukum Dagang (3) Hukum Ketenagakerjaan (3) ICC 1982 (3) ICC 2009 (3) Iklan (3) Incoterms (3) Kendaraan (3) Maipark (3) Pesawat (3) Professional Indemnity (3) Prudential (3) Sengketa Asuransi (3) Sinar Mas (3) asuransi properti (3) hukum (3) periode pertanggungan (3) public liability (3) struktur polis (3) Asuransi Jiwa Jaminan (2) Asuransi Politik (2) Asuransi Sosial (2) Asuransi Tanaman (2) Bank Garansi (2) Bukopin (2) Bumi Asih (2) Clause Motor Car (2) Custom Bond (2) Fronting Company (2) GDEAI (2) Galeri Foto (2) Great Eastern (2) H Clause (2) Hukum Perdata (2) Kebijakan (2) Khusus (2) Kurikulum Asuransi (2) Market (2) Media Asuransi (2) Opini (2) PMA (2) PSAK 62 (2) Personal Accident (2) Perusahaan atau Korporasi (2) Professional Liability (2) RSKKNI (2) Rangkuman (2) Reportase (2) SPPA (2) Sertifikasi Agen (2) Soal (2) Stockthroughput (2) Undang-undang (2) asuransi tradisional (2) aturan pemerintah (2) danaACA (2) dokumen pendukung (2) ganti rugi (2) harga pertanggungan (2) ifrs (2) indemnity (2) ketentuan (2) kontribusi (2) liability (2) perkecualian (2) product liability (2) rating (2) risiko (2) sharing (2) subrogasi (2) 105 (1) 202 (1) 302 (1) 304 (1) 401 (1) AXA Mandiri (1) Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (1) Asuransi Migas (1) Asuransi Parkir (1) Asuransi Petani (1) Asuransi Peternak (1) BRI (1) BTN (1) Badai Sandy (1) Banker Clause (1) Boiler and Pressure Vessel (1) Bosowa (1) Bringin Life (1) Bumiputera Life (1) Burglary Insurance (1) Cakrawala Proteksi (1) Cigna (1) Ciputra (1) Commonwealth Life (1) Contractor Allrisk (1) Daftar Perusahaan Asuransi (1) DanaGempa (1) DanaRumah (1) Dayin Mitra (1) Ekspor (1) Electronic Equipments (1) Emiten (1) Energi (1) Engineering Fee (1) Erection Allrisk (1) FPG Indonesia (1) File Insurance (1) Financial Planning (1) Forum Diskusi (1) Haji (1) Hanwha Life (1) Himalaya (1) IPO (1) ISO 31000 (1) InHealth (1) Insurance Act 2015 (1) Izin Usaha (1) J Clause (1) JKN (1) Jokowi (1) KOMPASANGGI (1) KOMPASMEGA (1) Kanker (1) Kebakaran (1) Kelas Konstruksi (1) Kilasdunia (1) Kinerja Asuransi Umum (1) Korupsi (1) Kupasi (1) LPS (1) Lloyd's (1) Loss Limit (1) Manulife (1) Medi Plus (1) Mitra Maparya (1) Multifinance (1) NMA (1) Obamacare (1) P&I (1) P&I Insurance (1) PAYDI (1) PSKI (1) Pailit (1) Pasar Senen (1) Penerbangan (1) Pertambangan (1) Perubahan Iklim (1) Powerpoint (1) Pungutan OJK (1) RBC (1) Ritel (1) SDM (1) Sadar Asuransi (1) Slide (1) asuransi warisan (1) aturan (1) bapepam-lk (1) biaya (1) biro klasifikasi (1) business (1) definisi (1) fungsi asuransi (1) insurable interest (1) jaminan (1) judi (1) kapal (1) komposisi (1) kurs valas (1) kyc (1) laik (1) manfaat asuransi (1) modifikasi (1) ownrisk (1) pemasaran (1) penutupan asuransi (1) perlengkapan tambahan (1) product guarantee (1) proximate cause (1) sistem pemasaran asuransi (1) strategi pemasaran (1)

Blog Archive

Kurs Bank Central Asia (BCA)

Recent Posts