OJK bisa minta pemblokiran kekayaan asuransi

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan turunan baru dari Undang-Undang Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Kali ini, regulator bidang jasa keuangan mengeluarkan aturan mengenai prosedur pengenaan sanksi administratif.
Beleid tersebut bertajuk POJK Nomor 17/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi.
Dalam aturan ini, intinya menegaskan lagi mengenai kewenangan OJK dalam memberikan sanksi ke perusahaan asuransi yang melakukan pelanggaran atau yang bermasalah termasuk dalam memenuhi permodalan.
Bukan itu saja. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyebutkan, di POJK tersebut juga mengatur soal pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi. Muliaman menjelaskan, pemblokiran aset asuransi tersebut penting. Sebab, aset perusahaan perasuransian yang bermasalah harus dapat dilindungi dari tindakan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan kepada pemegang polis, tertanggung, maupun peserta asuransi.
Melalui beleid tersebut, OJK dapat memerintahkan pemblokiran sebagian atau seluruh kekayaan perusahaan asuransi. Jenis kekayaan yang dapat diblokir adalah aset perusahaan berupa investasi seperti deposito, sertifikat deposito, tabungan, saham dan lainnya.
Adapun jenis-jenis sanksi administratif yang diatur dalam beleid ini berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha baik, larangan memasarkan produk asuransi atau asuransi syariah, hingga pencabutan izin usaha.
Bagi industri pendukung perasuransian, jenis sanksi diberikan berupa pembatalan pernyataan pendaftaran. Ada juga larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi. OJK mengenakan sanksi secara bertahap dengan rentang 30 hari.
Tapi aturan itu bisa berubah jika ada pertimbangan tertentu. OJK bahkan bisa langsung mencabut izin usaha jika keuangan memburuk. Apalagi pemegang saham perusahaan tidak kooperatif.
Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Yasril Y Rasyid menilai sebagian besar aturan ini lebih menegaskan soal sanksi administrasi bagi pelaku industri.

Sumber: Kontan

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung. Silakan meninggalkan komentar, bertanya, atau menambahkan materi yang telah saya sediakan.

Labels

News (607) Clause (334) aamai (83) Artikel Afrianto (68) LSPP (61) Engineering Clause (60) OJK (59) Soal AAMAI (56) C Clause (52) AAAIK (51) Buku (45) A Clause (42) P Clause (42) S Clause (37) D Clause (35) Banjir (31) R Clause (28) Clause Liability (27) 102 (26) CAR Clause (26) Istilah (26) E Clause (25) Pengetahuan (25) 101 (23) L Clause (23) reasuransi (23) 103 (22) Klausul (22) Praktek Bisnis (22) Soal Jawab (22) pengertian (21) Headline (20) asuransi kebakaran (20) Marine Cargo (19) liability insurance (19) I Clause (18) Clause PAR (17) F Clause (17) M Clause (17) B Clause (16) Clause Property (15) Prinsip Asuransi (14) Risk Management (14) Syariah (14) Asuransi Mikro (13) N Clause (13) 201 (12) Surety Bond (12) cargo (12) klaim (12) pengantar asuransi kerugian komersil (12) Motor Car (11) O Clause (11) asuransi syariah (11) 303 (10) Asuransi kendaraan bermotor (10) Hukum Asuransi (10) KOMPAS001 (10) PA (10) asuransi kecelakaan diri (10) asuransi personal (10) prosedur klaim (10) 104 (9) Jasindo (9) Magang Beasiswa (9) contractor (9) hull (9) BPJS (8) dikecualikan (8) micro insurance (8) BUMN Reasuransi (7) FAQ OJK (7) Insurance Day (7) Merger (7) Peringkat Asuransi (7) Risk Management Calculations (7) erection (7) fidelity (7) kebongkaran (7) pengirimanuang (7) perluasan jaminan (7) Bali Rendezvous (6) Business Interruption (6) Engineering (6) Jiwasraya (6) Regulasi (6) dijamin (6) penyimpananuang (6) 106 (5) 108 (5) Case Study (5) Clause Marine (5) IGTC (5) LEG Clause (5) Marine Hull (5) Maritime Convension (5) objek pertanggungan (5) premi (5) Asuransi Ternak (4) Benefit (4) Broker (4) CGI (4) Contoh (4) Gempa (4) Nelayan (4) Perlindungan Konsumen (4) Produk (4) Sejarah (4) brand (4) investasi (4) jenis (4) jenis jaminan (4) limit pertanggungan (4) Asuransi Perjalanan (3) Asuransi Pertanian (3) BJPS (3) Bencana (3) Chubb (3) Contractor Plant and Machinery (3) Deductible BI (3) G Clause (3) Hukum Dagang (3) Hukum Ketenagakerjaan (3) Hukum Perdata (3) ICC 1982 (3) ICC 2009 (3) Iklan (3) Incoterms (3) Kendaraan (3) Maipark (3) Money Insurance (3) Online Marketing (3) Pesawat (3) Sinar Mas (3) hukum (3) periode pertanggungan (3) struktur polis (3) 107 (2) Asuransi Jiwa Jaminan (2) Asuransi Politik (2) Asuransi Sosial (2) Bank Garansi (2) Beli Asuransi (2) Bukopin (2) Bumi Asih (2) Clause Motor Car (2) Custom Bond (2) Fronting Company (2) GDEAI (2) Galeri Foto (2) H Clause (2) Kebijakan (2) Khusus (2) Kurikulum Asuransi (2) Market (2) Opini (2) PMA (2) PSAK 62 (2) Personal Accident (2) Perusahaan atau Korporasi (2) Professional Indemnity (2) Prudential (2) RSKKNI (2) Rangkuman (2) Reportase (2) SPPA (2) Sertifikasi Agen (2) Stockthroughput (2) Undang-undang (2) asuransi tradisional (2) aturan pemerintah (2) danaACA (2) dokumen pendukung (2) ganti rugi (2) harga pertanggungan (2) ifrs (2) indemnity (2) ketentuan (2) kontribusi (2) liability (2) marketing (2) perkecualian (2) product liability (2) public liability (2) rating (2) risiko (2) sharing (2) subrogasi (2) 105 (1) 202 (1) 302 (1) 304 (1) 401 (1) AXA Mandiri (1) Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (1) Asuransi Kredit (1) Asuransi Migas (1) Asuransi Parkir (1) Asuransi Petani (1) Asuransi Peternak (1) Asuransi Tanaman (1) BRI (1) BTN (1) Badai Sandy (1) Banker Clause (1) Boiler and Pressure Vessel (1) Bosowa (1) Bringin Life (1) Bumiputera Life (1) Burglary Insurance (1) CPM / HE (1) Cakrawala Proteksi (1) Cigna (1) Ciputra (1) Commonwealth Life (1) Contractor Allrisk (1) Daftar Perusahaan Asuransi (1) DanaGempa (1) DanaRumah (1) Dayin Mitra (1) Directors’ And Officers’ Liability (1) Ekspor (1) Electronic Equipments (1) Emiten (1) Energi (1) Engineering Fee (1) Erection Allrisk (1) FPG Indonesia (1) File Insurance (1) Financial Planning (1) Forum Diskusi (1) Forwarder Liability (1) Great Eastern (1) Haji (1) Hanwha Life (1) Himalaya (1) IPO (1) ISO 31000 (1) InHealth (1) Insurance Act 2015 (1) Izin Usaha (1) J Clause (1) JKN (1) Jokowi (1) KOMPASANGGI (1) KOMPASMEGA (1) Kanker (1) Kebakaran (1) Kelas Konstruksi (1) Kilasdunia (1) Kinerja Asuransi Umum (1) Korupsi (1) Kupasi (1) LPS (1) Lloyd's (1) Loss Limit (1) Manulife (1) Medi Plus (1) Media Asuransi (1) Mitra Maparya (1) Multifinance (1) NMA (1) Obamacare (1) P&I (1) P&I Insurance (1) PAYDI (1) PSKI (1) Pailit (1) Pasar Senen (1) Penerbangan (1) Pertambangan (1) Perubahan Iklim (1) Powerpoint (1) Professional Liability (1) Pungutan OJK (1) RBC (1) Ritel (1) SDM (1) Sadar Asuransi (1) Sengketa Asuransi (1) Slide (1) Soal (1) Survey Report (1) asuransi properti (1) asuransi warisan (1) aturan (1) bapepam-lk (1) biaya (1) biro klasifikasi (1) business (1) definisi (1) fungsi asuransi (1) insurable interest (1) jaminan (1) judi (1) kapal (1) komposisi (1) kurs valas (1) kyc (1) laik (1) manfaat asuransi (1) modifikasi (1) ownrisk (1) pemasaran (1) penutupan asuransi (1) perlengkapan tambahan (1) polis (1) product guarantee (1) proximate cause (1) sistem pemasaran asuransi (1) strategi pemasaran (1)

Blog Archive

Recent Posts