Dituding Lakukan Kartel, AAUI Batalkan Aturan Zonasi Banjir

JAKARTA - Adanya tudingan kartel dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) akhirnya membatalkan SK AAUI No. 02/AAUI/2013 mengenai suku premi dan zonasi banjir.

Pembatalan tersebut karena beberapa perusahaan asuransi meminta AAUI segera mengeluarkan petunjuk teknis penerapan pedoman suku premi dan zona banjir, di mana pada beberapa kasus SK AAUI tersebut belum dapat diimplementasikan.

Ketua AAUI Kornelius Simanjuntak mengatakan, dengan pemutusan AAUI membatalkan SK tersebut, pihaknya sudah mengeluarkan SK dengan surat edaran SK No.07/AAUI/2013

Mengingat saat dikeluarkannya SK No.02/AAUI/2013, AAUI dipanggil oleh KPPU untuk meminta penjelasan latar belakang mengapa diperlukan adanya pengaturan suku premi dan zonasi banjir.

Menanggapi hal tersebut, Kornelius menjelaskan, bahwa pentingnya diatur suku premi dan zonasi banjir merupakan kewajiban moral asosiasi dan kekhawatiran asosiasi bahwa perusahaan asuransi tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim ketika terjadi bencana banjir besar yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang memiliki polis asuransi properti yang diperluas dengan risiko banjir.

"Mengenai hal tersebut sudah diatur dalam PP 73/1992 pasal 20, KMK No 422/2003 pasal 19, PMk No.53/2012 pasal 22 dan peraturan ketua Bapepam LK No.11/2012 pasal 8 yang pada intinya mengharuskan perusahaan asuransi menetapkan tarif asuransi yang memadai termasuk menyediakan dana cadangan untuk menghadapi klaim bencana," ujar Kornelius saat press conference di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Dijelaskan Kornelius, KPPU bisa menerima alasan AAUI mengeluarkan SK tersebut. Namun, dari hasil diskusi dengan KPPU, itu AAUI mendapat himbauan dari KPPU bahwa SK yang dimaksudkan telah melanggar UU No.5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. Dalam konteks ini AAUI langsung mempertimbangkan tudingan KPPU kepada AAUI.

"Ada dua sebenarnya. Kami teruskan hingga persidangan untuk membuktikan apakah memang tudingan itu benar. Jadi, kami terus buktikan di persidangan. Atau, kami cari jalan tengahnya," tukas Kornelius.

Mengingat potensi banjir besar tetap mengancam setiap saat, AAUI berharap pada OJK agar segera mempertimbangkan satu bentuk pengaturan tarif dan zonasi banjir yang ditetapkan oleh OJK dan tidak bertentangan dengan pertautan perundangan yang berlaku.

"Berdasarkan pertimbangan dan konsultasi kepada OJK. Kami dari DPP AAUI akhirnya memutuskan untuk membatalkan SK No. 02/AAUI/2013 dengan menerbitkan SK No.07/AAUI/2013. Kami juga sudah sampaikan kepada OJK dan berharap OJK bisa melakukan pengaturan ini karena alasan-alasan yang dibutuhkan dalam pengaturan suku premi dan zonasi banjir ini," tutupnya. (wdi


Sumber: Okezone
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih telah berkunjung. Silakan meninggalkan komentar, bertanya, atau menambahkan materi yang telah saya sediakan.

Labels

News (579) Clause (330) aamai (83) Artikel Afrianto (68) LSPP (61) Engineering Clause (60) OJK (58) Soal AAMAI (56) C Clause (52) AAAIK (51) Buku (45) P Clause (41) A Clause (40) S Clause (37) D Clause (35) Banjir (31) R Clause (28) Clause Liability (27) 102 (26) E Clause (25) Istilah (25) Pengetahuan (25) 101 (23) L Clause (23) reasuransi (23) 103 (22) CAR Clause (22) Klausul (22) Praktek Bisnis (22) Soal Jawab (22) pengertian (21) Headline (20) asuransi kebakaran (20) liability insurance (19) I Clause (18) Marine Cargo (18) Clause PAR (17) F Clause (17) M Clause (17) B Clause (16) Clause Property (15) Prinsip Asuransi (14) Syariah (14) Asuransi Mikro (13) N Clause (13) 201 (12) Risk Management (12) Surety Bond (12) cargo (12) klaim (12) pengantar asuransi kerugian komersil (12) Motor Car (11) O Clause (11) asuransi syariah (11) 303 (10) Asuransi kendaraan bermotor (10) Hukum Asuransi (10) KOMPAS001 (10) PA (10) asuransi kecelakaan diri (10) asuransi personal (10) prosedur klaim (10) 104 (9) Jasindo (9) Magang Beasiswa (9) contractor (9) hull (9) dikecualikan (8) micro insurance (8) BPJS (7) BUMN Reasuransi (7) FAQ OJK (7) Merger (7) Peringkat Asuransi (7) Risk Management Calculations (7) erection (7) fidelity (7) kebongkaran (7) pengirimanuang (7) perluasan jaminan (7) Business Interruption (6) Engineering (6) Regulasi (6) dijamin (6) penyimpananuang (6) 106 (5) 108 (5) Bali Rendezvous (5) Case Study (5) Clause Marine (5) LEG Clause (5) Marine Hull (5) Maritime Convension (5) objek pertanggungan (5) premi (5) Asuransi Ternak (4) Benefit (4) Broker (4) CGI (4) Contoh (4) IGTC (4) Jiwasraya (4) Nelayan (4) Perlindungan Konsumen (4) Produk (4) Sejarah (4) brand (4) jenis (4) jenis jaminan (4) limit pertanggungan (4) Asuransi Perjalanan (3) Asuransi Pertanian (3) BJPS (3) Chubb (3) Contractor Plant and Machinery (3) Deductible BI (3) G Clause (3) Hukum Dagang (3) Hukum Ketenagakerjaan (3) Hukum Perdata (3) ICC 1982 (3) ICC 2009 (3) Iklan (3) Incoterms (3) Insurance Day (3) Kendaraan (3) Money Insurance (3) Pesawat (3) Sinar Mas (3) hukum (3) investasi (3) periode pertanggungan (3) struktur polis (3) 107 (2) Asuransi Jiwa Jaminan (2) Asuransi Politik (2) Bank Garansi (2) Beli Asuransi (2) Bencana (2) Bukopin (2) Bumi Asih (2) Clause Motor Car (2) Custom Bond (2) Fronting Company (2) GDEAI (2) Galeri Foto (2) H Clause (2) Kebijakan (2) Khusus (2) Kurikulum Asuransi (2) Maipark (2) Market (2) Opini (2) PMA (2) PSAK 62 (2) Personal Accident (2) Perusahaan atau Korporasi (2) Professional Indemnity (2) Prudential (2) RSKKNI (2) Rangkuman (2) Reportase (2) SPPA (2) Sertifikasi Agen (2) Stockthroughput (2) Undang-undang (2) asuransi tradisional (2) aturan pemerintah (2) danaACA (2) ganti rugi (2) harga pertanggungan (2) ifrs (2) indemnity (2) ketentuan (2) kontribusi (2) liability (2) marketing (2) perkecualian (2) product liability (2) public liability (2) rating (2) risiko (2) sharing (2) subrogasi (2) 105 (1) 202 (1) 302 (1) 304 (1) 401 (1) AXA Mandiri (1) Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (1) Asuransi Kredit (1) Asuransi Migas (1) Asuransi Parkir (1) Asuransi Petani (1) Asuransi Peternak (1) Asuransi Sosial (1) Asuransi Tanaman (1) BRI (1) BTN (1) Badai Sandy (1) Banker Clause (1) Boiler and Pressure Vessel (1) Bosowa (1) Bringin Life (1) Bumiputera Life (1) Burglary Insurance (1) CPM / HE (1) Cakrawala Proteksi (1) Cigna (1) Ciputra (1) Commonwealth Life (1) Contractor Allrisk (1) Daftar Perusahaan Asuransi (1) DanaGempa (1) DanaRumah (1) Dayin Mitra (1) Directors’ And Officers’ Liability (1) Ekspor (1) Electronic Equipments (1) Emiten (1) Energi (1) Engineering Fee (1) Erection Allrisk (1) FPG Indonesia (1) File Insurance (1) Financial Planning (1) Forum Diskusi (1) Forwarder Liability (1) Gempa (1) Great Eastern (1) Haji (1) Hanwha Life (1) Himalaya (1) IPO (1) ISO 31000 (1) InHealth (1) Insurance Act 2015 (1) Izin Usaha (1) J Clause (1) JKN (1) Jokowi (1) KOMPASANGGI (1) KOMPASMEGA (1) Kanker (1) Kebakaran (1) Kelas Konstruksi (1) Kilasdunia (1) Kinerja Asuransi Umum (1) Korupsi (1) Kupasi (1) LPS (1) Lloyd's (1) Loss Limit (1) Manulife (1) Medi Plus (1) Media Asuransi (1) Mitra Maparya (1) Multifinance (1) NMA (1) Obamacare (1) Online Marketing (1) P&I (1) P&I Insurance (1) PAYDI (1) PSKI (1) Pailit (1) Pasar Senen (1) Penerbangan (1) Pertambangan (1) Perubahan Iklim (1) Powerpoint (1) Professional Liability (1) Pungutan OJK (1) RBC (1) Ritel (1) SDM (1) Sadar Asuransi (1) Sengketa Asuransi (1) Slide (1) Soal (1) Survey Report (1) asuransi properti (1) asuransi warisan (1) aturan (1) bapepam-lk (1) biaya (1) biro klasifikasi (1) business (1) definisi (1) dokumen pendukung (1) fungsi asuransi (1) insurable interest (1) jaminan (1) judi (1) kapal (1) komposisi (1) kurs valas (1) kyc (1) laik (1) manfaat asuransi (1) modifikasi (1) ownrisk (1) pemasaran (1) penutupan asuransi (1) perlengkapan tambahan (1) polis (1) product guarantee (1) proximate cause (1) sistem pemasaran asuransi (1) strategi pemasaran (1)

Blog Archive

Recent Posts